Menkeu Purbaya Minta Pertamina Percepat Bangun Kilang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan rencana pembangunan kilang baru. Harapannya, hal itu bisa menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga membawa nilai tambah ke Tanah Air.

Hal ini menindaklanjuti pernyataannya saat rapat bersama Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya, pembangunan kilang sudah menjadi tanggung jawab Pertamina.

"Kalau mereka mau... Pertamina punya rencana bangun kilang, dijalankan saja," ungkap Menkeu Purbaya, ditemui di Kantin Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dia ingin memastikan rencana yang sudah ada sebaiknya bisa dijalankan dengan cepat. Salah satu manfaatnya disebut bisa untuk menghemat belanja subsidi pemerintah.

Selain itu, dia juga menilai, pembangunan kilang baru oleh Pertamina bisa meningkatkan nilai tambah untuk bergerak di dalam negeri.

"Jadi, gaada silang pendapat, hanya memastikan kalau mereka punya rencana dijalankan dengan cepat. Supaya kita bisa menghemat subsidi kan. Di samping itu juga value-added-nya akan sebagian diciptakan di sini, bukan di negara lain," kelas Purbaya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang minyak baru guna mengurangi ketergantungan impor, yang pada akhirnya bakal menekan anggaran subsidi energi.

Hal itu Menkeu Purbayasampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

“Jadi, nanti kalau Bapak dan Ibu (DPR) ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru,” kata Purbaya.

Menurut dia, dirinya pernah merekomendasikan Pertamina untuk membangun kilang baru pada 2018 saat Purbaya masih di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Saat itu, Pertamina berjanji membangun tujuh kilang baru dalam kurun waktu lima tahun. Namun, Purbaya menyebut wujud dari komitmen itu masih belum terlihat.

Padahal, lanjut dia lagi, impor untuk bahan bakar minyak (BBM) memakan anggaran yang besar, yang mengakibatkan nilai subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Atas dasar itu, ia mengajak Komisi XI DPR RI bekerja sama untuk mengawasi dan mengontrol kinerja Pertamina, terutama dalam konteks pembangunan kilang.

Purbaya pun akan turut ambil bagian dalam mengawasi proses berjalannya proyek-proyek yang diusulkan oleh Pertamina. Dengan ini, diharapkan ada timbal balik dari Pertamina dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

“Jadi, saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk dan melihat mereka menjalankan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan,” tuturnya.

Sebagai catatan, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.