Menkeu Purbaya Diminta Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN. 

Dia menyatakan selama bertahun-tahun hingga kini ada masalah klasik yang selalu muncul, terutama pada subsidi energi, seperti LPG 3 kilogram, bahan bakar minyak (BBM), dan listrik.

“Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata Misbakhun, Jumat (3/10/2025).

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menyatakan tugas utama menteri keuangan sebagai bendahara umum negara ialah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

“Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu," tutur dia.

Lebih lanjut Misbakhun menegaskan hakikat subsidi ialah menjaga daya beli rakyat kecil dan memastikan kelompok rentan mendapat akses energi dengan harga terjangkau. 

“Jika distribusi subsidi elpiji 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian," imbuhnya.

Sementara itu, menuturkan belanja subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 diproyeksikan meningkat seiring ketidakpastian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Misbakhun pun mewanti-wanti soal pentingnya disiplin fiskal dan tata kelola lebih baik yang akan sangat menentukan kredibilitas APBN dan kepercayaan publik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi komentar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya keliru membaca harga asli LPG 3 kilogram (kg).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dirinya masih menelaah kembali angka-angka tersebut. Ia mengaku data yang dipaparkan sebelumnya berasal dari hasil perhitungan staf di Kementerian Keuangan.

"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," kata Purbaya saat kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Menurut Purbaya, perbedaan bisa saja terjadi lantaran pendekatan antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM tidak sama dalam membaca data. Ia optimis setelah dikaji lebih jauh, hasilnya akan sejalan.

"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," ujarnya.

Dengan sikap terbuka, Purbaya ingin menekankan bahwa persoalan ini bukan soal benar atau salah semata, melainkan soal metodologi dan cara menginterpretasikan data.

Purbaya menilai bahwa kemungkinan besar yang membuat muncul perbedaan adalah sudut pandang dalam membaca data subsidi LPG. Menurutnya, perbedaan antara teori akuntansi dan praktik teknis di lapangan seringkali melahirkan hasil hitungan yang tidak identik.

"Saya salah data? Mungkin cara lihat datanya beda, kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama akuntan kan kadang-kadang beda," jelasnya.

Sebelumnya, Purbaya sempat memaparkan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Dari jumlah itu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 untuk setiap tabung LPG melon tersebut.

Pernyataan ini kemudian mendapat respons dari Bahlil, yang menilai ada kekeliruan dalam membaca angka.