Menkeu Purbaya Bakal Pantau Langsung Perkembangan Coretax

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa ingin memastikan laporan sistem administrasi perpajakan atau Coretax System  sudah berjalan baik dan stabil.

Purbaya akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui langsung perkembangan penerapan sistem administrasi perpajakan, Coretax System.

Sejauh ini, ia hanya menerima laporan dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sistem Coretax sudah berjalan baik dan stabil. Namun, Purbaya ingin memastikan sendiri kebenaran informasi tersebut.

"Kesiapannya seperti apa di dalam, kalau menurut mereka (Dirjen Pajak) bagus-bagus terus. Mereka ngibulin saya kayaknya. Nanti akan saya cek karena belum sidak soal Coretax karena belum sempat," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat, (19/9/2025), seperti dikutip dari Antara.

Sebab, menurut dia, laporan internal kerap berbeda dengan keluhan masyarakat terkait pelayanan.

Purbaya menuturkan, sampai saat ini masih ada wajib pajak yang masih mengeluhkan proses administrasi melalui coretax yang dianggap lambat.

"Dalam konteks perkembangannya sampai saat ini, kalau kata orang pajak itu bagus katanya, sudah stabil, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu 'masih lama (prosessnya) bang'. Nanti saya yang cek, kalau orang tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS (Asal Bapak Senang)," kata dia.

Sebelumnya, Purbaya sempat meninjau layanan informasi dan pengaduan DJP melalui contact center Kring Pajak. Dalam momen itu, ia langsung melakukan panggilan telepon dan menanyakan layanan coretax kepada petugas.

Potongan video interaksi tersebut diunggah DJP melalui akun TikTok resmi @ditjenpajak. Dalam tayangan itu, Purbaya menanyakan prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kini harus dilakukan melalui laman Coretax.

“Coretax ya? Saya belum tahu tuh Coretax, kalau belum boleh dikasih tahu saya enggak mba? Kira-kira berapa lama ya kalau itu daftar segala macam?,” ucapnya dalam video tersebut.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memproyeksikan, sistem administrasi layanan perpajakan Coretax bisa terbebas dari kesalahan sistem alias bug pada Juli 2025. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo tak menampik, layanan Coretax sejauh ini masih terus memunculkan masalah fungsi yang menyulitkan para wajib pajak. 

Ia mencontohkan kendala login dan akses yang pada 10 Februari 2025 lalu masih memerlukan waktu hingga 4,1 detik.  Ada juga isu yang disebabkan oleh kegagalan saat membuat kata sandi dengan karakter unik, hingga email dan/atau nomor ponsel belum sama dengan basis data DJP.

"Alhamdulillah, dari 4,1 detik atau 4.100 millisecond untuk akses login ke sistem informasi yang baru, saat ini Alhamdulilah sekitar 0,001 detik. Jadi cukup cepat walaupun masih ada 0,001 detik atau 11 millisecond," kata Suryo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, dikutip Sabtu (10/5/2025).

DJP juga mencatat berbagai bug yang masih terjadi pada Coretax. Mulai dari kendala dalam melakukan perubahan data profil wajib pajak, gangguan dalam pembuatan tanda tangan elektronik, hingga kendala penerbitan faktur pajak. 

"Terdapat kendala penerbitan faktur yang disebabkan bugs atau error pada saat upload faktur pajak dan signing faktur pajak, yang menyebabkan tingginya latensi," jelas Suryo. 

Suryo melaporkan, proses perbaikan Coretax melingkupi 21 proses bisnis. DJP saat ini sudah selesai memperbaiki tiga isu, yakni business intelligence, knowledge management, dan data pihak ketiga. Sementara 18 proses bisnis lainnya target rampung 31 Juli 2025. 

"Kami di Coretax kira-kira meng-organize sekitar 21 bisnis inti. Tiga sudah selesai, beberapa aplikasi terkait dengan bugs error yang ada, dan 18 proses bisnis lain kami terus coba itemize, bugs-nya juga terus kami lakukan perbaikan," bebernya.

"Ekspektasinya, sebelum akhir Juli paling tidak sudah selesai. Mungkin ada yang selesai di Juni, mungkin ada yang selesai di akhir Mei ini. Tapi secara keseluruhan sekitar 18 proses bisnis yang lain kami coba itemize, dan itu yang kami usahakan sebelum Juli sudah bisa diselesaikan," pungkasnya.