Menhub Dudy Sebut 25 Lokasi Pasar Tumpah di Jalur Mudik Perlu Diantisipasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode angkutan Lebaran 2025.

Hal ini disampaikan Menhub Dudy saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030” di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 27 Februari 2025.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, partisipasi Pemda, khususnya yang daerahnya menjadi tujuan utama mudik sangat penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode Lebaran tahun 2025. Saya berharap partisipasi di tahun ini dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan selamat, nyaman, dan lancar,” kata Menhub Dudy, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Menhub Dudy menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan pada titik-titik rawan kecelakaan, hingga sejumlah lokasi yang berpotensi besar mengalami kepadatan kendaraan saat arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Salah satu yang menjadi perhatian sebut saja jalur arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah yang kerap mengalami kemacetan akibat ada pasar tumpah.

"Setidaknya, terdapat kurang lebih 25 lokasi pasar tumpah yang tersebar di sepanjang jalur mudik arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Selain itu, kepadatan lalu lintas juga berpotensi terjadi di sejumlah destinasi wisata, khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Bandung, hingga Jawa Timur. Ini perlu diantisipasi,” ujar dia.

Menhub Dudy juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh Pemda terkait keselamatan di sektor transportasi. Menurut dia, tingginya tingkat kecelakaan di level nasional dan provinsi perlu menjadi perhatian bersama.

Tantangan lainnya, terkait angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan. Menhub Dudy menilai penguatan koordinasi dengan Pemda penting untuk dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kendaraan pengangkutan barang atau logistik.

"Terhadap fenomena ODOL, kolaborasi Kemenhub dengan Pemda dan Kepolisian menjadi sangat penting. Bersama-sama kita perlu konsisten untuk melakukan sejumlah kegiatan, seperti uji berkala kendaraan, pemeriksaan di jembatan timbang, hingga penegakan hukum terhadap para pelanggar,” pungkas Menhub Dudy.

Turut hadir dalam acara diskusi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL, atau nihil kendaraan berlebih muatan di lapangan tanpa tahapan tambahan.

Tujuannya, untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

"Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan," ujar Menhub Dudy dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Menhub juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

"Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi," tegasnya.

Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

"Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia," tambahnya.

Sementara Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

"Kami selalu mendukung penerapan peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri," jelas Menperin.

Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif. Sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.