Melalui KPR FLPP Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26.000 Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan menyerahkan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Senin, 29 September 2025. Hal ini bagian dari komitmen pemerintah dalam mensukseskan program 3 juta rumah.

Peresmian KPR Sejahtera FLPP itu juga menjadi momen perdana Presiden Prabowo hadir dalam seremoni di sektor perumahan selama hampir satu tahun menjabat sebagai RI 1.

"Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pentingnya sektor perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi," kata Prabowo, demikian seperti dikutip dari Antara.

Ia menuturkan, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, akad massal KPR FLPP ini jadi yang terbesar sepanjang sejarah sejak digelar perdana pada 2010. 

"Acara akad massal ini merupakan inisiatif strategis dalam upaya mengakselerasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP dan terbesar sepanjang sejarah. Sekaligus bagian dari komitmen dalam mensukseskan program 3 juta rumah sebagaimana telah dicanangkan oleh bapak Presiden," kata Heru.

Mengutip Antara, acara akad massal dan penyerahan kunci rumah subsidi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera serta para pemangku kepentingan sektor perumahan.

Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan jumlah rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah, dari 220.000 menjadi 350.000 unit, demikian mengutip Antara.

Program tersebut juga merupakan hasil kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Dalam kegiatan itu, akad massal melibatkan 25.000 unit rumah bagi MBR debitur KPR FLPP dari berbagai segmentasi. Sebanyak 200 MBR mengikuti secara luring, sementara 24.800 MBR lainnya bergabung secara daring dari 90 titik lokasi perumahan di 30 provinsi di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat atau Ara menuturkan, program rumah subsidi FLPP merupakan solusi utama mengatasi backlog kepemilikan rumah.

"Program rumah subsidi FLPP menjadi solusi utama mengatasi backlog (kekurangan pasokan) kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit," kata Ara dalam acara Akad Massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin.

Sedangkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), ia menuturkan, untuk mengurangi 26,9 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Tahun ini, pemerintah menyalurkan 45 ribu unit BSPS dan menargetkan peningkatan menjadi 400 ribu unit pada 2026," ujar Ara seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengapresiasi atas kebijakan Presiden yang berpihak pada rakyat kecil, mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis.

Kemudian percepatan dan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kenaikan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit, terbesar dalam sejarah serta menjaga bunga FLPP tetap 5 persen.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan, hingga 28 September 2025, penyaluran KPR Subsidi telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350 ribu unit.

Total nilai realisasi pembelian mencapai Rp 22,72 triliun, disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dikerjakan oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

Salah satu penerima program rumah Imam Farniawan (35) seorang guru di SMK Negeri 65 Jakarta bahagia karena akhirnya memiliki rumah impian di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Jadi sebenarnya enggak kepikiran  bakal punya rumah secepat ini. Tapi, Allah nunjukin jalan-Nya, nunjukin kuasa-Nya, di kasih kemudahan. Alhamdulillah sampai sekarang bisa seperti ini, punya rumah," kata Imam seperti dikutip dari Antara.

Fasilitas yang ditawarkan dari rumah subsidi ini, menurut Imam, tak kalah lengkap dengan perumahan pada umumnya. Akses jalan, bangunan rumah yang baik hingga saluran air telah tersedia.

Selain itu, pihak pengembang juga memberikan fasilitas WiFi gratis selama 6 bulan gratis.

Sebelumnya, Imam dan istri mengontrak rumah di wilayah Depok, Jawa Barat. Melalui program rumah subsidi, Imam mengaku lega dan bangga saat ini dapat memberikan hunian yang layak untuk istri dan anaknya.

"Kalau ibarat kata tanggung jawab saya sebagai guru itu kan ketika udah meluluskan anak-anak. Tapi salah satu gugurnya tanggung jawab saya sebagai suami, ketika sudah memberikan hunian yang layak bagi anak dan istri saya," tutur dia.