Lewat KUR dan Investasi Padat Karya, Pemerintah Harap Serap 12 Juta Tenaga Kerja per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alat Produksi Pertanian, hingga Kredit Investasi Padat Karya, total plafon kredit nasional kini mencapai Rp 300 triliun.

Langkah ini diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja baru.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Ferry Irawan menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan total plafon pembiayaan sampai dengan Rp 300 triliun. Pembiayaan ini disalurkan melalui KUR, kredit alat produksi pertanian, kredit investasi padat karya, maupun kredit program perumahan.

"Ini kita harapkan bisa meningkatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat, tapi juga mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” jelas Ferry saat mengisi acara Sarasehan 100 Ekonom, Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2025).

Ferry menjelaskan, hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR rata-rata mampu menyerap tiga tenaga kerja. Dengan jumlah debitur KUR yang mencapai sekitar 4 juta per tahun, maka penyerapan tenaga kerja potensial bisa mencapai 12 juta orang setiap tahun.

“Jadi dengan demikian, kita harapkan ada paling tidak 12 juta serapan tenaga kerja yang bisa kita lakukan,” ungkap Ferry.

Selain sektor pembiayaan, pemerintah juga memperkuat dukungan terhadap industri padat karya melalui berbagai kebijakan fiskal, skema pembiayaan, deregulasi investasi, serta kebijakan perdagangan internasional.

Melalui IUSEPA (Indonesia–United States Economic Partnership Agreement), Indonesia menawarkan tarif kompetitif untuk mendorong ekspor industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture.

Hingga semester I 2025, total investasi yang telah terealisasi mencapai Rp 294,4 triliun.

Pemerintah juga mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pendekatan tematik. KEK Gresik difokuskan pada sektor hilirisasi, terutama tembaga dan emas. KEK Singosari dan KEK Nongsa dikembangkan untuk memperkuat ekosistem digital dan pariwisata. Beberapa KEK lain juga disiapkan untuk memberikan lingkungan investasi yang lebih nyaman dan menarik bagi investor asing.

“Dengan tarif ekspor yang sudah 0% untuk beberapa komoditas seperti minyak sawit, tekstil, alas kaki, dan ikan, kita harapkan ekspor meningkat signifikan pada 2026,” tambah Ferry.

Menurut Ferry, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah telah memperkuat sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi, Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah agar kebijakan bisa berjalan efektif hingga ke level akar rumput.

Dari sisi supply, pemerintah menempatkan dana negara di perbankan untuk menambah likuiditas dan memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Sementara dari sisi demand, sejumlah kebijakan dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, di antaranya program 845, diskon tarif transportasi darat, laut, udara, serta tambahan bantuan sosial (bansos) senilai Rp900 ribu per KPM selama tiga bulan.

Bantuan tambahan ini menjangkau hingga 35,4 juta KPM atau sekitar 140 juta penduduk Indonesia, dua kali lipat dari jumlah penerima normal.

“Dengan kombinasi kebijakan sisi supply dan demand ini, kami optimistis pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal keempat akan lebih baik,” pungkas Ferry.