Kudus Siapkan Kawasan Industri Tembakau 5 Ha, Tampung Produsen Rokok Ilegal Biar Jadi Legal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti rencana pembangunan kawasan industri hasil tembakau baru di Kudus dengan luas lahan mencapai 5 hektar.

Rencana yang digagas Bupati Kudus ini diharapkan menjadi solusi bagi produsen rokok kecil, khususnya yang ingin beralih dari jalur ilegal ke sistem legal dan lebih tertata.

"Pak Bupati katanya punya rencana satu lagi untuk membangun kawasan industri yang sejenis di tempat lain dengan luas tanah 5 hektar," ujar Purbaya saat kunjungannya ke Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa Bupati Kudus telah menyiapkan rencana pembangunan kawasan industri tambahan seluas 5 hektar. Kawasan ini ditargetkan untuk menampung produsen rokok kecil agar bisa berproduksi secara resmi.

Menurut Purbaya, langkah tersebut bisa menjadi strategi jangka panjang untuk merapikan industri hasil tembakau di daerah.

Ia menegaskan, kawasan industri semacam ini akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan dan penarikan cukai, sekaligus memberi ruang usaha yang lebih legal dan adil bagi para produsen kecil.

"Terus nanti dengan harapan tadi yang gelap, produsen-produsen yang gelap bisa masuk ke sana. Tapi nanti begini pesannya, kita akan bangunkan itu untuk produsen-produsen yang gelap," ujarya.

Menkeu juga menyoroti tantangan dalam merealisasikan rencana pembangunan kawasan 5 hektar tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana proyek besar ini dapat dijalankan tanpa dukungan dana yang kuat.

"Kita melihat berapa cepat dia bangun kalau dia nggak punya duit. Saya coba lihat bisa masuk nggak ke situ," ujar Purbaya.

Pernyataan ini menandakan bahwa pemerintah pusat ingin menguji komitmen daerah dalam membangun fasilitas strategis tersebut.Meski demikian, Menkeu mengingatkan agar pembangunan tidak sekadar jadi wacana, melainkan segera dieksekusi agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Lebih jauh, kawasan industri baru ini diproyeksikan menjadi wadah bagi produsen rokok ilegal yang ingin beralih ke jalur legal. Dengan masuk ke kawasan industri, mereka diharapkan bisa berproduksi secara resmi dan membayar cukai sesuai aturan.

Purbaya menyebut, pemerintah terbuka untuk memberikan kesempatan legalisasi bagi produsen gelap, bahkan dengan wacana pemutihan di tahap awal. Namun setelah itu, penindakan keras tetap akan dilakukan bagi pelanggar.

"Mungkin ada pemutihan juga ya kebelakangnya dosanya diampunin. Tapi setelah itu, ke depan kita akan bertindak keras. Jadi mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya," pungkasnya.