Korupsi di Babel Bikin Anggaran Bocor 40%, Menteri PU Akui Ada Penyimpangan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tengah mencermati proses hukum yang sedang berjalan, atas kasus dugaan korupsi di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bangka Belitung (Babel).

Menurut perhitungannya, kasus tersebut potensi menyebabkan kebocoran anggaran hingga 40 persen. Menteri PU pun mengakui atas adanya ketidakefisienan penggunaan anggaran dalam kasus tersebut.

"Kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen. Menunjukkan bahwa prediksi dari Pak Prabowo itu sudah tepat, bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran," ungkapnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Berdasarkan informasi yang beredar, kasus korupsi ini terjadi pada BWS Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Provinsi Bangka Belitung, yang telah menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin sekitar Rp 30,5 miliar.

Adapun pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem swakelola tipe I, di mana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk penyedia sebagai pelaksana dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Namun kemudian, kegiatan pemeliharaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh para pejabat terkait. Sementara perusahaan yang ditunjuk mengantongi fee 3 persen dari setiap pencairan anggaran.

Lebih lanjut, Menteri PU menyebut, angka 40 persen kebocoran anggaran itu diambil dari perhitungan kasar dalam penggunaannya.

"Jadi kan itu kan uang ditarik di depan sebagai DP, sebagian diambil sebagai DP, sebagian dipakai sebagai pekerjaan, dihitung-hitung kira-kira 40 persen," jelas dia.

Menurut dia, adanya kasus ini seakan menekankan Indonesia sebagai negara dengan incremental capital output ratio (ICOR) di atas 6. ICOR sendiri merupakan salah satu parameter yang menentukan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

Atas dasar itu, Menteri PU berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan secara kelembagaan maupun sistemik, sebagai bagian dari upaya untuk mampu menurunkan kebocoran anggaran.

"Pak Presiden Prabowo sudah crystal clear, bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan. Bukan ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana-sini yang tidak efektif, tapi benar-benar harus dihentikan segera," tegasnya.

"Bukan besok, lusa atau tahun depan, tapi segera. Dan kami semua di Kementerian PU berkomitmen melakukan ini dengan sangat-sangat efektif dan secepat-cepatnya," pungkas Dody.