Ketok Palu di DPR, Kementerian BUMN Resmi Jadi Badan Pengaturan BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disetujui untuk berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN. Menyusul diresmikannya Rancangan Undang-Undang terbaru mengenai perusahaan pelat merah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

"Kami meminta persetujuan fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN apakah disetujui menjadi Undang-undang," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Paripurna.

"Setuju," sahut anggota rapat disusul ketukan palu sidang Sufmi Dasco.

Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini mengatakan dalam pembahasan revisi UU BUMN ini turut menkankan peran perusahaan negara. Perbaikan tata kelola BUMN pun diatur dalam beleid tersebut sehingga diharapkan berkontribusi pada program prioritas pemerintah.

"Yang selanjutnya akan bertambah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Anggia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menilai revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN akan memperkuat daya saing perusahaan milik negara. Ia menyebut revisi ini akan menjadikan BUMN sebagai kampiun nasional sekaligus pemain global.

Perubahan utama dalam revisi tersebut adalah transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Menurut Nurdin, langkah ini merupakan koreksi untuk menyederhanakan arsitektur pengelolaan agar lebih profesional, efisien, dan kompetitif.

“Jika berbentuk lembaga, orientasi BUMN lebih berbasis kontrak kinerja dan indikator objektif seperti dividen, efisiensi holding, serta kualitas pelayanan publik, bukan sekadar mengikuti siklus politik,” kata Nurdin dikutip dari Antara, Jumat (26/9/2025).

Nurdin menjelaskan, dualisme kewenangan antara Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara selama ini berpotensi menimbulkan kebingungan arah kebijakan dan duplikasi program. Transformasi ke BP BUMN diharapkan bisa menyederhanakan jalur kewenangan sekaligus memperjelas fokus pengelolaan.

Dalam desain yang disebut “dual engine system”, BP BUMN akan berfokus pada mandat sosial-ekonomi, stabilitas domestik, dan pelayanan publik. Sementara itu, BPI Danantara diarahkan menjadi motor investasi, ekspansi komersial, dan integrasi BUMN ke rantai pasok global.

“Dengan otoritas yang lebih jelas, BUMN dapat bergerak agresif menjalin kemitraan strategis, memperluas ekspansi sektor strategis, sekaligus menjalankan mandat kesejahteraan publik,” ujar Nurdin.

Ia juga menekankan pentingnya standar akuntabilitas publik bagi organ dan pegawai BUMN meski dikelola dengan pendekatan korporasi. Selain itu, BP BUMN nantinya memiliki kewenangan mengesahkan restrukturisasi, merger, maupun akuisisi yang diajukan oleh Danantara.

Nurdin menegaskan, perubahan kelembagaan tidak akan mengurangi peran negara.

“Kontrol negara adalah harga mati. Apa pun bentuk kelembagaannya, BUMN tetap harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.