Kenaikan Cukai Rokok jadi Penyebab PHK Puluhan Ribu Buruh

Liputan6.com, Jakarta - Cukai hasil tembakau (CHT) tercatat naik signifikan dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan cukai rokok ini bahkan jadi salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri hasil tembakau (IHT).

Pemerhati Kebijakan Ekosistem Tembakau Indonesia, Hananto Wibisono menyampaikan sejak 2020, cukai rokok baik 10-12 persen per tahun. Memang sumbangan ke negara agak bertambah, tetapi di sisi lain, ada PHK yang tak terbendung. Puluhan ribu buruh sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) kena imbasnya.

"Ratusan UKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur terpaksa tutup, akibat beban cukai yang tinggi. Pada periode ini, forum pekerja mencatat efisiensi di pabrik SKM/SPM sejak Januari 2025, berkontribusi 20.000-30.000 PHK," kata Hananto, dihubungi Liputan.com, Sabtu (4/10/2025).

Pada saat yang sama, produksi rokok juga turun 3-5 persen dan biaya produksi meningkat 15-20 persen. Atas hal ini, UKM sektor IHT suli bersaing dengan produk-produk ilegal yang semakin marak.

"Kondisi ini mengancam mata pencaharian sekitar 2 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh yang selama tiga tahun terakhir menghadapi ketidakpastian pendapatan," tuturnya.

Dalam catatannya, cukai rokok menyumbang rata-rata 10-13 persen dari total penerimaan pajak dalam APBN. Pangsa pasar SKT yang naik dari 17,6 persen pada 2017 menjadi 20,5 persen pada 2021 disertai kenaikan jumlah pekerja di sektor ini sebanyak lebih dari 72 ribu orang, mencapai 230.919 pekerja, di mana 80 persen berasal dari SKT.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan, untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Ditahannya cukai rokok ini dinilai memberi angin segar buruh dan petani dalam industri hasil tembakau (IHT).

Juru Bicara Komunitas Kretek, Rizky Benang, misalnya yang menilai kebijakan Purbaya bisa mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Serta, kekhawatiran tidak terserapnya hasil tembakau imbas tingginya tarif cukai rokok.

"Kepastian cukai rokok tidak naik membuat para petani tembakau merasa tenang di tengah masa panen dan harga jual tembakau yang bisa naik-turun karena kebijakan ini. Para buruh hingga pedagang juga bisa bernapas lega,” kata Rizky dalam keterangan resmi, Kamis (2/10/2025).

Dalam catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ada 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya dalam industri hasil tembakau. Seluruhnya terdiri dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, pedagang, dan pihak terkait lainnya.

Senada, Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Khoirul Atfifudin memandang tingginya tarif cukai membuat peredaran rokok ilegal semakin marak. Alhasil, produk industri resmi tidak terserap oleh pasar karena kalah saing.

"Saat cukai naik, industri rokok ilegal menjamur. Industri legal tak terserap. Ekonomi nasional goyah. Maka, kebijakan tidak menaikkan cukai rokok merupakan solusi untuk memulihkan perekonomian nasional. Baik masyarakat maupun pemerintah sama-sama mendapat manfaat,” ungkap Atfi. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Hal ini mengacu pada hasil pertemuannya dengan para pengusaha industri rokok Tanah Air.

Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, telah bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Hasil diskusinya, tak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok di 2026.

"Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya tahun 2026? mereka bilang asal enggak diubah udah cukup, yaudah, saya gak ubah," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).