Kemendagri: Papua Punya Medan Sulit Mampu Kendalikan Inflasi, Daerah Lain Harusnya Bisa!

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti fenomena unik dalam tren inflasi daerah.

Menurutnya, sejumlah wilayah dengan akses distribusi lancar justru mencatat inflasi tinggi, sementara daerah dengan kondisi geografis sulit seperti Papua Pegunungan justru mampu menahan kenaikan harga.

Tomsi menyebut contoh daerah dengan distribusi yang baik tetapi memiliki inflasi tinggi, seperti Sumatera Utara 5,32 persen, Riau 5,08 persen, dan Aceh 4,45 persen.

"Kita sama-sama tahu bagaimana sulitnya kondisi medan distribusi Papua Pegunungan. Tapi Papua Pegunungan bisa 3,55 persen. Sementara provinsi yang lain yang distribusi lancar, mudah, itu angkanya tinggi," kata Tomsi dalam Rapat Pengendalian Inflasi did aerah tahun 2025, Senin (6/10/2025).

Tomsi menilai, pemerintah daerah seharusnya aktif mengendalikan rantai pasok dan menjaga kestabilan harga di pasar lokal. Jika daerah lain bisa menekan inflasi dengan kondisi geografis sulit, daerah yang lebih mudah harusnya bisa lebih baik.

"Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras di daerah yang merah-merah ini.Kenapa? Karena yang lain bisa," ujarnya.

Lebih lanjut, Tomsi juga menyoroti Kabupaten inflasi tertinggi, diantaranya Deliserdang yang mencapai 6,81 persen. Kemudian, kota Pematang Siantar inflasinya mencapai 5,84 persen.

"Kabupaten. Di situ kita lihat Kabupaten Deliserdang 6,81 persen. Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar, dengan angka 6 persen ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan kota, Pematang Siantar 5,84 persen. Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi," ujarnya.

"Ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Lanjut kotanya, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sedempuan, Dumai, Baubau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukit Tinggi, Loksmaweng. Ini bukan daerah-kota yang distribusinya terhambat," tambahnya.

Dalam arahannya, Tomsi menegaskan bahwa kinerja kepala daerah menjadi fokus utama evaluasi pengendalian inflasi ke depan.

Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi juga turun langsung ke pasar melihat situasi sebenarnya.

"Bagi Kepala Daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi," pungkasnya.