Jurus Jepara Bawa UMKM Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Jepara terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat melalui program UMKM Naik Kelas. Hal tersebut menjadi sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Jepara.

Program ini menitikberatkan pada penyediaan sarana usaha yang lebih layak, pendampingan usaha, serta percepatan pemanfaatan teknologi digital agar UMKM mampu berkembang dalam pasar modern yang kompetitif.

Salah satu bentuk nyata dukungan Pemkab adalah penyediaan tenda usaha yang dibagikan secara bertahap kepada para pelaku UMKM di berbagai kecamatan di Jepara. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lapak usaha, memberikan kenyamanan bagi pedagang, serta mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Jepara.

Sebagai bagian dari komitmen pemberdayaan UMKM dan digitalisasi pengadaan pemerintah, Mbizmarket turut berkontribusi melalui penyerahan sejumlah tenda biru kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Jepara.

CEO & Co – Founder Mbizmarket, Ryn MR Hermawan, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat peran UMKM di ekosistem pengadaan pemerintah.

“Mbizmarket berharap bantuan tenda-tenda ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah lama berjualan namun membutuhkan peremajaan lapak, maupun warga yang baru ingin memulai usaha. Kami juga mendorong para pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai penyedia di Mbizmarket, yang merupakan Lokapasar Mitra LKPP RI. Kami siap memberikan pelatihan pengadaan digital bagi UMKM Jepara agar mereka dapat naik kelas melalui ekosistem belanja pemerintah,” ujar Ryn Hermawan," kata dia, Sabtu (14/12/2025).

Program UMKM Naik Kelas ini secara langsung dibidani dan digerakkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di berbagai sektor.  

Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, S.M., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor swasta dalam mendukung pemberdayaan UMKM. 

“Kami mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Mbizmarket, dalam membantu menyediakan fasilitas usaha bagi para pelaku UMKM. Tenda-tenda ini sangat bermanfaat bagi pedagang yang membutuhkan peremajaan sarana maupun warga yang baru memulai usaha. Harapannya, semakin banyak pihak swasta yang tergerak untuk ikut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem UMKM Jepara,” ujar Wakil Bupati.

Inisiatif “UMKM Naik Kelas” yang dijalankan Pemkab Jepara, meliputi dukungan sarana fisik, penguatan kapasitas usaha, hingga integrasi UMKM ke ekosistem digital lokapasar mitra pemerintah, merupakan contoh praktik baik yang patut direplikasi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia.

Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pihak swasta seperti Mbizmarket membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM akan semakin efektif jika dilakukan secara sinergis, berkelanjutan, dan terukur.

Sebelumnya, pemerintah terus memperkuat pembiayaan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kapasitas usaha. Seiring hal itu, pemerintah pun menetapkan bunga flat untuk KUR.

Hingga menjelang akhir 2025, realisasi penyaluran mencapai Rp 240,09 triliun atau 83,77% dari target Rp 286,61 triliun. Dana tersebut telah mengalir kepada 4,07 juta pelaku UMKM dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga rendah di level 2,18% per 31 Oktober 2025.

"Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96% dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, seperti dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat (21/11/2025).

Sejalan dengan penguatan perekonomian dari sisi produksi, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7%, melampaui target 60%.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja. Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang.

Untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha produktif yang terus berkembang, Pemerintah menetapkan arah kebijakan KUR 2026 dengan target penyaluran sebesar Rp 295 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran. Target penyaluran sektor produksi juga ditingkatkan menjadi minimal 65% dari total penyaluran.

“Kami buka akses KUR secara penuh dengan suku bunga flat 6% untuk semua pelaku usaha sektor produktif tanpa batasan frekuensi akses KUR. Dengan tanpa pembatasan frekuensi akses pembiayaan murah ini, tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas dan bersaing," ujar Menko Airlangga.

Adapun relaksasi kebijakan yang sedang difinalisasi khususnya untuk penerima KUR kriteria tertentu antara lain: (i) penetapan suku bunga/marjin KUR sebesar 6% flat per tahun; dan (ii) penghapusan batasan frekuensi akses KUR.