Jubir DEN Luruskan Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan Soal Penghapusan BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi memastikan bahwa pemerintah akan tetap memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai dengan 2027 dan tahun berikutnya. Namun dalam penyalurannya, subsidi BBM tersebut akan ditata uloang agar lebih tepat sasaran.

Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan optimistis kebijakan BBM Satu Harga tanpa subsidi bisa direalisasikan dalam dua tahun ke depan, atau pada 2027.

Jodi menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan pasti mengenai perubahan skema subsidi BBM.

"Statement yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran melalui subsidi langsung kepada masyarakat yg berhak mendapatkan subsidi tersebut, bukan penghapusan subsidi," terang Jodi dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2025).

Menurutnya, penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting karena mekanisme subsidi BBM saat ini banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.

Jodi bilang, pernyataan Luhut maksudnya untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Wacana itu pula masih akan dikaji lebih lanjut secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi.

"Saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran," ujarnya.

"Dimana salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat," imbuh Jodi.

Manfaat ke Masyarakat

Dia menilai, dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran manfaatnya akan lebih adil dan merata. Kebijakan ini akan terus dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Basis data yang transparan disebut bisa menyalurkan subsidi tepat sasaran. Pada akhirnya, masyarakat mendapatkan manfaatnya.

"Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran negara," pungkas Jodi.