Jawab Purbaya soal Penyaluran Subsidi Energi, Ini Kata Bahlil

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyoroti penggunaan anggaran subsidi dalam produk energi semisal BBM hingga LPG 3 kg.

Menkeu Purbaya sebelumnya sempat meminta Bahlil untuk menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Lantaran pembelian barang seperti BBM subsidi kerap masih dinikmati oleh pihak yang tak berhak.

Merespons hal tersebut, Bahlil mengatakan, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga penyaluran LPG 3 kg nantinya bisa lebih tepat sasaran.

"Jadi juga menyangkut subsidi tentang satu data itu, itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerjasama dengan tim di ESDM," kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Adapun dalam rapat bersama Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyoroti realisasi pemakaian anggaran subsidi untuk beberapa barang seperti BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga LPG 3 Kg, yang mencapai Rp 218 triliun hingga 31 Agustus 2025.

Menkeu Purbaya mengatakan, pemakaian uang negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai tukar Rupiah (kurs rupiah) hingga lonjakan pemakaian BBM subsidi.

"Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun. Dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi," jelasnya.

Adapun realisasi subsidi per 31 Agustus 2025 naik 4,5 persen dari catatan pada periode sama tahun sebelumnya. Menurut data yang dipegangnya, Purbaya mendapati adanya peningkatan konsumsi barang bersubsidi.

"Termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang naik 3,5 persen, LPG 3 Kg naik 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen. Ini peningkatan yang terbesar," bebernya.

Purbaya menekankan, kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat.

"Namun, peningkatan volume ini juga perlu perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan lebih tepat sasaran," dia menegaskan.

Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 sebesar Rp 498,8 triliun. Dengan realisasi hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun, atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut.

Angka realisasi itu pun masih lebih kecil dibandingkan total belanja subsidi pemerintah di 2024. Untuk alokasi yang sama, negara menghabiskan Rp 434,3 triliun pada penyaluran subsidi tahun lalu.

"Realisasi (per 31 Agustus 2025) ini menunjukan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran. Meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan," seru Purbaya.