Indonesia Tambah 12% Saham Freeport, Bahlil: Biaya Semurah-Murahnya

Liputan6.com, Jakarta Negosiasi divestasi atau pelepasan 12 persen saham Freeport McMoRan kepada PT Freeport Indonesia sudah final.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proses penambahan saham Freeport itu dilakukan dengan tidak banyak mengeluarkan ongkos.

"Yang jelas dengan biaya yang semurah-murahnya. Bila perlu valuasi asetnya sangat kecil sekali," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian P2MI/BP2MI di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Kendati begitu, Bahlil tidak merinci secara detail bagaimana rincian divestasi saham tersebut.

Indonesia sendiri menjalin kesepakatan dengan Freeport McMoRan untuk penambahan saham 12 persen ini saat Presiden Prabowo Subianto dan rombongan melawat ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

CEO Danantara Rosan Roeslani bahkan menyampaikan, penambahan saham Freeport tidak akan membebani keuangan negara lantaran diberikan secara gratis.

"Mereka sudah menyetujui untuk 12 persen kemarin. Kemarin di Amerika Serikat saya juga bertemu dengan pimpinannya langsung, dengan CEO-nya langsung, dengan owner-nya. Mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge saham 12 persen," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta beberapa waktu lalu.

Bangun Kampus dan RS di Papua

Sebagai bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Freeport juga bakal membangun dua rumah sakit dan universitas di Papua.

"Dan juga mereka akan membuat dua universitas dan dua rumah sakit. Yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter di sana, yang akan dibangun di sana, di Papua," imbuh Rosan.

Sebelumnnya, negosiasi divestasi atau pelepasan saham sebesar 12 persen Freeport untuk Indonesia sudah final. Hal tersebut dipastikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Negosiasi tambahan Freeport sudah saya nyatakan final, sudah penambahan 12 persen,” ucap Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (8/10/2025).

Divestasi saham merupakan salah satu syarat Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang dijadwalkan berakhir pada 2041.

Ayat (1) Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyampaikan, IUPK Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi sejumlah kriteria, dan salah satunya adalah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi minimal 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.

Dengan tuntasnya negosiasi divestasi saham Freeport, porsi saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen.

“Per kapannya nanti kita lihat. Sekarang kan tambang yang ada sampai dengan 2041. Tanggal berapanya lagi dibicarakan sekarang,” ucap Bahlil.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Freeport sudah setuju melepas 12 persen saham ke Indonesia tanpa dipungut biaya.

Tadinya, lanjut Rosan, Indonesia membidik Freeport menyetujui divestasi atau pelepasan saham sebesar 10 persen. Akan tetapi, atas negosiasi yang dilakukan, Indonesia berhasil memperoleh lebih dari itu, yakni sebesar 12 persen.

Selain menyetujui divestasi sebesar 12 persen, Rosan juga mengungkapkan bahwa Freeport setuju untuk membangun dua universitas dan dua rumah sakit di dekat wilayah operasionalnya, untuk meningkatkan peran dokter di sana.

Ketika disinggung mengenai keberhasilan pemerintah memperoleh saham sebesar 12 persen tanpa dipungut biaya, Rosan menyampaikan hal tersebut merupakan hasil dari seni negosiasi.

“Itu art of negotiation,” kata Rosan.