Hipmi: Impor BBM Lewat Pertamina Murni Urusan Bisnis, Bukan Monopoli

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menegaskan bahwa impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina merupakan murni urusan bisnis, bukan praktik monopoli.

Menurut Akbar, dalam dunia usaha wajar terjadi kolaborasi antarperusahaan, meski di saat yang sama ada rivalitas bisnis. Hal ini juga berlaku pada kerja sama Pertamina dengan badan usaha (BU) swasta yang mengoperasikan SPBU di Indonesia.

"Saya bukan pengusaha migas. Namun, bicara bisnis, dasarnya tidak jauh berbeda. Ketika suatu perusahaan tidak punya barang, dia akan berusaha cari meski dari perusahaan lainnya. Intinya barang itu harus ada biar bisa dijual," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Akbar menilai Pertamina justru membantu BU swasta mendapatkan pasokan BBM murni atau base fuel agar bisnis mereka tetap berjalan. Skema kerja sama tersebut dilakukan secara business to business (B2B).

Sejumlah BU swasta pun telah sepakat untuk membeli base fuel dari Pertamina, khususnya guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2025.

"Mengutip pernyataan Jubir ESDM, sudah ada empat dari lima badan usaha yang menjalankan bisnis SPBU sepakat membeli BBM murni dari Pertamina," kata Akbar.

Ia menambahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak melakukan intervensi. Peran kementerian hanya sebagai jembatan antara BU swasta dengan Pertamina, sementara mekanisme bisnis tetap sepenuhnya dilakukan secara B2B.

Pertamina, lanjut Akbar, telah menyanggupi permintaan BU swasta terkait spesifikasi base fuel sesuai kualitas dan standar internasional. Mekanisme pengadaan pun transparan karena melibatkan joint surveyor, sementara penetapan harga dilakukan secara terbuka.

Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta Pertamina dan BU swasta penyelenggara SPBU untuk menyerahkan rencana kuota impor BBM tahun 2026 pada bulan Oktober ini. Langkah tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.

"Artinya, Kementerian ESDM sudah sangat fair. Tidak ada monopoli ataupun impor BBM satu pintu oleh Pertamina," pungkas Akbar.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan mendasar terkait penyediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

“Kalau kita mendengarkan di berbagai media, ada yang menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan kebijakan, sesungguhnya tidak ada perubahan kebijakan mendasar dalam hal ini,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI dikutip dari Antara, Rabu (1/10/2025).

Menurut Laode, kebijakan BBM masih mengacu pada UU No.22 Tahun 2021, di mana pemerintah wajib menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI. Selain itu, sesuai Perpres No.61 Tahun 2024, pemerintah setiap tahun menetapkan neraca komoditas untuk menghitung kebutuhan dan pasokan BBM, termasuk impor baik oleh BUMN maupun swasta.

Laode menjelaskan, sejak Juli hingga Agustus 2025 terjadi pergeseran pola konsumsi BBM. Penggunaan Pertalite (RON 90) menurun, sementara konsumsi bensin non-subsidi meningkat.

Pada 2024, rata-rata penjualan harian Pertalite mencapai 81.106 kiloliter (KL), namun di 2025 turun menjadi 76.970 KL atau turun 5,1%. Sebaliknya, bensin non-subsidi naik dari 19.061 KL pada 2024 menjadi 22.723 KL pada 2025 atau meningkat 19,2%.

Dampaknya, kompensasi untuk Pertalite menurun dari Rp 48,9 triliun pada 2024 menjadi Rp36,3 triliun di 2025.

“Artinya ada efisiensi sebesar Rp 12,6 triliun dengan adanya perubahan pola konsumsi,” jelas Laode.

Laode menambahkan, market share bensin non-subsidi meningkat dari 11% pada 2024 menjadi 15% per Juli 2025. Untuk memenuhi kebutuhan, badan usaha swasta diberi tambahan kuota impor BBM sebesar 10% dari penjualan tahun sebelumnya.

Namun, stok impor swasta cepat menipis pada Agustus–September. Sementara Pertamina masih memiliki stok yang cukup besar.

“Sehingga kita mengambil langkah-langkah untuk dapat dikolaborasikan dengan SPBU swasta yang stoknya hampir habis,” kata Laode.