Gaji DPR 44 Kali Lipat Buruh Jakarta, 110 Kali Buruh Jateng

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti tingginya biaya jabatan anggota DPR RI yang dibiayai negara. Berdasarkan pagu APBN 2025, total anggaran untuk 580 anggota DPR mencapai sekitar Rp 1,65 triliun. Jika dibagi per anggota dan per bulan, hasilnya sekitar Rp 237,9 juta.

"Basisnya jelas: pagu APBN 2025 menyebutkan kurang lebih Rp 1,65 triliun untuk 580 anggota pada 2025. Jika dibagi 580 lalu dibagi 12 bulan, hasilnya kurang lebih Rp 237,9 juta per bulan. Rencana tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan belum termasuk angka tersebut; jika diberlakukan, total bisa menembus sekitar Rp 287,9 juta per bulan," kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

Jumlah tersebut mencakup gaji, tunjangan melekat, tunjangan kinerja, serta dukungan kerja dalam berbagai bentuk, baik tunai maupun fasilitas. Dengan demikian, angka itu bukan sekadar gaji pokok, melainkan biaya jabatan all-in yang dibebankan pada APBN.

Perdebatan publik muncul karena selama ini yang sering disebut hanyalah gaji pokok anggota DPR, yakni sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Padahal, tunjangan dan fasilitas yang menyertainya menjadikan total paket penghasilan mereka jauh lebih besar.

Rencana penambahan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan akan makin menambah kontroversi. Jika jadi diberlakukan, total biaya jabatan per anggota bisa tembus Rp 287,9 juta setiap bulan.

"Gaji pokok seorang anggota DPR memang hanya sekitar Rp 4,2 juta per bulan (pimpinan lebih tinggi). Yang membuat total membesar adalah tunjangan melekat," ujarnya.

Agar lebih mudah dipahami masyarakat, Achmad membandingkan angka tersebut dengan profesi guru dan buruh. Seorang guru PNS muda dengan sertifikasi pendidik umumnya hanya menerima Rp 5,5–5,7 juta per bulan, sementara gaji pokoknya sekitar Rp 2,79 juta.

Di sisi lain, buruh yang digaji dengan UMP/UMR berada pada level jauh lebih rendah. Di DKI Jakarta, UMP tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp5,4 juta per bulan, sedangkan di Jawa Tengah hanya sekitar R p2,17 juta.Dengan basis Rp 237,9 juta per bulan untuk anggota DPR, rasio ketimpangannya sangat mencolok.

Jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta, gaji DPR setara 44 kali lipat. Sedangkan terhadap UMP Jawa Tengah, angkanya melonjak hingga 110 kali lipat.

Terhadap guru PNS muda bersertifikasi, perbandingannya sekitar 43 kali lipat. Angka ini menunjukkan jurang yang semakin menganga antara penghasilan pejabat publik dan pekerja pada sektor pendidikan maupun buruh.

"Angka-angka tersebut memberi gambaran tingkat ketimpangan yang dirasakan publik saat belanja parlemen melonjak signifikan," ujarnya.

Achmad menegaskan bahwa ketimpangan ini semakin terasa jika dibandingkan dengan negara lain. Di Amerika Serikat, anggota Kongres menerima sekitar USD174.000 per tahun, dengan rasio sekitar 11–12 kali lipat dibandingkan pekerja upah minimum.

Sementara di Inggris, gaji anggota parlemen sekitar £94.000 per tahun, dengan rasio sekitar 4 kali lipat terhadap pekerja yang menerima National Living Wage. Artinya, jurang antara pejabat dan pekerja di Indonesia jauh lebih dalam.

"Di negara lain, jurangnya tak sedalam itu. Politik dan ekonomi tiap negara tentu berbeda, tetapi arah kebijakannya relatif sama: membatasi rasio agar tetap masuk akal di mata pembayar pajak," pungkasnya.