Dukung Sistem Coretax, DJP Luncurkan Layanan Validasi Massal NIK di Pajak go id

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperkenalkan pembaruan pada layanan perpajakan digital dengan meluncurkan Portal NPWP versi 2.1 di laman pajak go id. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan basis data identitas perpajakan dalam menyambut implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax.

Melalui pengumuman resmi di laman pajak go id, dikutip Senin (29/12/2025), layanan terbaru ini difokuskan pada Validasi dan Registrasi Massal NIK Pegawai. Fasilitas ini dirancang khusus untuk memudahkan Pemberi Kerja, baik dari sektor Badan maupun Instansi Pemerintah, dalam memastikan keakuratan data tenaga kerja mereka secara efisien.Kemudahan Akses dan Integrasi Data

Pemberi kerja kini dapat melakukan pengecekan data pegawai dalam jumlah besar secara sekaligus melalui tautan resmi: https://portalnpwp.pajak.go.id

Layanan pada portal ini memungkinkan pengguna untuk:

• Validasi Massal: Mencocokkan kesesuaian NIK, nama, nomor telepon, dan alamat email pegawai.
• Registrasi Otomatis: Data yang telah tervalidasi akan langsung terdaftar ke dalam sistem tanpa proses manual satu per satu.
• Efisiensi Bukti Potong: Mempercepat penerbitan bukti pemotongan pajak tanpa perlu lagi menggunakan format NPWP sementara (999xxx).

Panduan Operasional untuk Pemberi Kerja

DJP juga telah menyediakan panduan komprehensif guna memastikan transisi berjalan lancar. Berdasarkan informasi dari pajak.go.id, panduan tersebut mencakup empat poin utama:

• Tata cara pendaftaran akun pemberi kerja pada Portal NPWP.
• Mekanisme pengisian dan pengunggahan berkas data massal.
• Pemantauan status validasi dan registrasi secara real-time.
• Langkah tindak lanjut untuk penerbitan ulang bukti potong setelah NIK berhasil terdaftar.

Pihak DJP mengimbau agar seluruh pemberi kerja segera memanfaatkan fasilitas ini demi mendukung kelancaran administrasi perpajakan nasional. Panduan resmi dapat diunduh melalui tautan singkat: s.kemenkeu.go.id/validasiNIK.

Dengan adanya sinkronisasi NIK-NPWP yang akurat, diharapkan proses pelaporan pajak di masa mendatang menjadi lebih transparan, mudah, dan terintegrasi penuh dalam sistem Coretax.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 8,6 juta wajib pajak berhasil melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax hingga 24 Desember 2025.

"Per tanggal 24 Desember 2025, sekitar 8,6 juta wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax, dan proses ini terus berjalan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, kepada Liputan6.com, Rabu (24/12/2025).

Rosmauli meminta masyarakat segera mengaktifkan akun Coretax agar dapat langsung memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia. Menurutnya, semakin cepat aktivasi dilakukan, semakin siap wajib pajak menghadapi kewajiban perpajakan di tahun mendatang.

DJP juga memastikan pendampingan bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis. Masyarakat dapat mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi Kring Pajak, maupun memanfaatkan seluruh kanal resmi DJP yang telah disiapkan untuk membantu proses aktivasi akun.

"Jika masyarakat menemui kendala dalam melakukan aktivasi akun coretax,masyarakat dapat datang kantor pajak terdekat, menghubungi Kring Pajak, dan seluruh kanal resmi DJP yang akan siap membantu," ujarnya.

Lebih lanjut, Rosmauli menegaskan bahwa tidak ada batas akhir khusus untuk aktivasi akun Coretax. Namun demikian, aktivasi menjadi langkah krusial bagi wajib pajak karena seluruh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) mulai tahun pajak 2026 akan dilakukan melalui sistem Coretax.

"Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan batas akhir aktivasi akun coretax. Namun, perlu kami sampaikan bahwa pelaporan SPT tahun 2026 dilakukan melalui coretax,"

Ia menjelaskan bahwa tanpa aktivasi akun Coretax, wajib pajak tidak dapat mengakses layanan pelaporan SPT. Oleh karena itu, DJP mengimbau agar masyarakat tidak menunda proses aktivasi.