Donald Trump Bakal Kenaikan Tarif untuk Film yang Diproduksi di Luar Negeri, Segini Besarannya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin, 29 September 2025 akan mengenakan tarif 100% untuk semua film buatan luar negeri.

Ini menjadi langkah yang belum pernah terjadi yang mengancam akan mengguncang model bisnis Hollywood.

Langkah ini menandakan kesediaan Trump untuk memperluas kebijakan perdagangan proteksionis ke industri budaya, meningkatkan ketidakpastian bagi studio yang sangat bergantung pada pendapatan box office internasional dan produksi bersama lintas batas.

Trump mengumumkan langkah tersebut dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, mengklaim industri perfilman AS sedang kalah bersaing dengan persaingan internasional.

"Bisnis perfilman kita telah dicuri dari Amerika Serikat, oleh negara lain, seperti mencuri permen dari bayi," tulis dia seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (29/9/2025).

Namun, belum jelas kewenangan hukum apa yang akan digunakan Trump untuk mengenakan tarif 100% pada film-film buatan luar negeri.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters tentang bagaimana tarif tersebut akan diterapkan. Warner Bros. Discovery, Comcast, Paramount Skydance, dan Netflix juga tidak segera menanggapi permintaan tersebut. Saham Netflix turun 1,5 persen pada awal perdagangan.

Presiden pertama kali melontarkan gagasan tarif film pada Mei tetapi hanya memberikan sedikit detail, membuat para eksekutif hiburan tidak yakin apakah tarif tersebut akan berlaku untuk negara-negara tertentu atau semua impor.

Para eksekutif studio mengatakan kepada Reuters awal tahun ini bahwa mereka "bingung" dengan bagaimana tarif film dapat diberlakukan, mengingat film modern seringkali menggunakan proses produksi, pembiayaan, pascaproduksi, dan efek visual yang tersebar di berbagai negara.

"Langkah ini telah memicu skeptisisme dari para analis hukum dan perdagangan. Beberapa berpendapat film merupakan bentuk kekayaan intelektual dan bagian dari perdagangan jasa global, suatu bidang di mana AS seringkali mengalami surplus, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang dasar hukum tarif.

Sebelumnya, satu hal terpenting dari kisruh yang tengah melanda bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed), upaya Presiden AS, Donald Trump, untuk menguasai bank sentral AS yang secara historis merupakan lembaga independen.

Donald Trump memang tak punya wewenang hukum untuk memecat langsung Ketua The Fed, Jerome Powell, berbeda dengan pejabat di lembaga eksekutif yang bisa dia ganti sesuka hati. Karena itu, ia disebut mencoba mencari celah lewat berbagai manuver. Salah satunya Trump mencoba mengarang kejadian dengan menyoroti biaya renovasi kantor pusat The Fed di Washington DC.

Kini, Trump bersama sekutunya, Bill Pulte, Kepala Federal Housing Finance Agency (FHFA)  mengangkat isu dugaan “mortgage fraud” sebagai pintu masuk. Target mereka kali ini adalah Lisa Cook, anggota Dewan Gubernur The Fed yang ditunjuk Presiden Joe Biden pada 2022.

Cook termasuk salah satu dari tujuh pengambil kebijakan kunci di The Fed. Jika Trump berhasil menyingkirkannya dan mengganti dengan orang yang sejalan dengan kepentingannya, ia berpeluang menguasai mayoritas suara di Dewan Gubernur.

Pada Kamis pekan lalu, langkah Trump makin mendekati sasaran. Di saat calon pilihannya untuk kursi Fed lain, Stephen Miran, tengah mendapat sorotan keras dari Demokrat dalam sidang konfirmasi, Departemen Kehakiman AS dilaporkan membuka penyelidikan kriminal terhadap Cook. Investigasi ini disebut berawal dari laporan Pulte.

Trump dan sekutunya menuding Cook berbohong dalam dokumen kredit rumah sebelum menjabat di the Fed. Cook membantah tuduhan tersebut.

Pola Serangan Politik

Sebelumnya adalah Jaksa Agung New York Letitia James, yang menggugat Trump dalam kasus penipuan aset properti — dan Senator Demokrat Adam Schiff. Baik James maupun Schiff menolak tuduhan itu, dan tidak ada yang terbukti bersalah.

"Mortgage fraud adalah prioritas besar kami," kata Pulte kepada Fox Business pekan ini.

Kepada CNBC, ia menyebutkan, pejabat publik tidak boleh kebal dari pengawasan.