Bulog Dapat Kenaikan Margin Fee Jadi 10% dari Penugasan Cadangan Beras

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai membahas pemberian reward kepada Perum Bulog, berupa kenaikan margin atas penugasan cadangan beras pemerintah (CBP). Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada Senin (29/12/2025) kemarin.

Salah satu pokok pembahasan dalam Rakortas adalah usulan penyesuaian margin fee penugasan Bulog. Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp 50 per kilogram sejak 2014, diusulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, usulan penyesuaian margin fee ini mengacu pada asas kesetaraan. Dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Dengan penyesuaian margin fee, diharapkan neraca keuangan Bulog yang selama ini negatif dapat menjadi positif. Sehingga Bulog semakin optimal dalam menjalankan mandat pemerintah," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Rizal juga menambahkan, apabila usulan tersebut nantinya disetujui, margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara.

Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional.

Lebih lanjut, Rizal juga mengusulkan konsep penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan satu harga dari Sabang sampai Merauke.

Usulan ini mengacu pada patokan harga di zona termurah saat ini, sebagai upaya menciptakan keadilan harga dan mengurangi disparitas antarwilayah.

"Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi petani, serta memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik" tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menetapkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Zulkifli memutuskan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Kami putuskan cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta (ton)," ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Peningkatan CBP itu disebut untuk memudahkan penyaluran sejumlah program, mulai dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga bantuan pangan beras. Peningkatan itu juga sejalan dengan proyeksi penambahan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain beras, pada konteks Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Menko Zulkifli juga menetapkan cadangan jagung pemerintah. Jumlahnya naik drastis dari 300 ribu ton tahun ini menjadi 1 juta ton pada 2026.

"Jagung, karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, perlu pakan banyak. Kemarin kita cadangkan 300 ribu ya, ya Pak ya? Nah, ini kita naikkan jadi 1 juta," jelas Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengatakan, kenaikan CBP ini merespons potensi bertambahnya produksi beras nasional. Bahkan, diprediksi waktu panen raya beras bisa tercapai lebih cepat.

"Sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang, penyerapannya, gudangnya," ungkapnya.

"Yang biasanya itu Maret, April, Mei baru panen raya, ini mungkin Februari sudah panen raya. Jadi harus kita siap, kalau tidak nanti harganya bisa jatuh lagi," sambung Zulkifli.