Budi Arie: Koperasi Desa Merah Putih Bakal Terlibat Bangun 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjamin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terlibat dalam program 3 juta rumah. Meski begitu, belum ada bahasan detail mengenai rencana tersebut.

Dia mengaku akan segera membahas kelanjutan rencana tersebut. Menyusul ada pembangunan 1 juta rumah di kawasan kota dan 2 juta rumah di desa.

"Ya nanti kita bicarakan ngobrol, kan kalau menurut Menteri Perumahan rakyat kan ada 1 juta di kota 2 juta di desa, nanti Kopdes bisa (terlibat)," kata Budi Arie, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Dia mengatakan, keterlibatannya bisa dalam konsolidasi hingga mengorganisasi masyarakat yang membutuhkan rumah.

Pasok Material

Budi Arie membuka peluang Kopdes Merah Putih ikut memasok material untuk perbaikan rumah. Ini masuk skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Semuanya, nanti, itu belum dibicarakan baru pikiran yang bagus karena sinergi ini penting nah tetapi nanti soal skema-skema detailnya nanti kita bicarakan," kata dia.

"Pasti (dilibatkan), karena kan jauh lebih terkonsolidir tadi kan sudah dirapat, sudah dijelaskan oleh Pak Menko Pangan, ini koperasi desa ini bisa semuanya, bisa mengorganisir masyarakat desa juga, ini lembaga ekonomi usaha rakyat desa," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan pemerintah akan menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam penyediaan material bangunan.

Mekanisme ini dirancang agar pengadaan bahan bangunan dilakukan langsung dari koperasi di tingkat desa, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah biaya.

“Dengan pola koperasi, harga semen, besi, baja dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp21,8 juta per unit itu bisa benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah yang layak,” jelas Wamen Fahri.

Wamen Fahri menambahkan, program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik seperti atap dan dinding, tapi juga menitikberatkan pada sanitasi, air bersih, dan lantai yang memenuhi standar kelayakan rumah.

“Standar rumah layak menurut SDGs itu sudah jelas, dan kita ingin renovasi ini bukan sekadar tambal sulam, tapi transformasi menyeluruh terhadap kualitas hidup warga,” tambah Wamen Fahri.

Informasi, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih akan dilakukan dengan pemberian dana langsung ke penerima bantuan sebesar Rp 21,8 juta yang akan dimanfaatkan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan, Rp 1,8 juta untuk fasilitator, serta Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan.

Pemerintah tengah menyiapkan program besar-besaran untuk renovasi satu juta rumah tidak layak huni, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

Program ini akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Kita sedang siapkan minimal satu juta rumah untuk direnovasi, dan tanggung jawab serta mekanisme teknisnya sedang dibahas. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi dampaknya sangat luas bagi kualitas hidup masyarakat,” ujar Wamen Fahri.