Bos Bank DBS Ungkap 5 Tren Arah Pembiayaan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan investor kini dinilai meninjau kembali makna kemajuan, menjadikan keberlanjutan sebagai inti dari pertumbuhan masa depan. Dari energi bersih hingga konservasi laut, gagasan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) kini muncul sebagai fondasi baru dalam merancang masa depan yang lebih inklusif dan tangguh.

Transformasi ini menuntut sistem keuangan untuk beradaptasi dengan cepat. Pembiayaan berkelanjutan kini tidak hanya tentang menyalurkan dana ke proyek hijau, tetapi juga tentang mendukung sektor-sektor yang sedang bertransisi menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan sosial.

Chief Sustainability Officer DBS Bank, Helge Muenkel menuturkan, perlu ada aksi menghadapi krisis alam.  Hal ini karena krisis iklim tidak akan terselesaikan tanpa mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati. Ia menuturkan, dampak finansial dari krisis ini sudah terasa, mulai dari terganggunya rantai pasok hingga menurunnya hasil pertanian.

Helge mengatakan, bagi sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam antara lain pangan, pertanian, dan pertambangan, hal ini bukan lagi risiko masa depan, melainkan realitas keuangan saat ini.

"Karena itu, pembiayaan berkelanjutan bukan lagi sekadar tren, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan bisnis jangka panjang dan stabilitas ekonomi. Kita perlu mengubah cara pandang terhadap kemajuan, dari sekadar mengejar pertumbuhan jangka pendek menjadi menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi manusia dan alam,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (26/10/2025).

Di tengah tantangan geopolitik, volatilitas pasar, serta kebutuhan akan keadilan sosial, Helge melihat munculnya lima tren yang membentuk masa depan pembiayaan berkelanjutan sebagai berikut:

Transition finance merujuk pada pembiayaan yang membantu perusahaan dan perekonomian bertransisi secara bertahap menuju emisi lebih rendah dan operasi yang lebih berkelanjutan, meskipun belum sepenuhnya “hijau”.

Alih-alih hanya berfokus pada proyek yang sudah ramah lingkungan, pendekatan ini mendukung upaya-upaya seperti pembaruan teknologi, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan emisi operasional.

Dalam dua tahun terakhir, istilah ini semakin mendapat perhatian di dunia keuangan global seiring dengan meningkatnya kesadaran investor dan pembuat kebijakan bahwa proses dekarbonisasi harus mencakup sektor-sektor yang sulit untuk mengurangi emisinya (hard-to-abate sectors).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan ini dinilai sangat relevan. Perekonomian nasional masih sangat bergantung pada energi fosil, sementara kebutuhan akan pertumbuhan sosial-ekonomi tetap tinggi. 

Transition finance menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan saat ini dan komitmen menuju masa depan rendah karbon, sekaligus membuka ruang bagi inovasi dan inklusi finansial yang lebih luas.

Mendefinisikan Ulang Pembiayaan Melalui Inovasi untuk Mendorong Transformasi Iklim

Jalur menuju net zero tidak hanya membutuhkan teknologi baru, tetapi juga cara berpikir baru tentang pembiayaan. Model pendanaan tradisional seringkali belum mampu memenuhi kebutuhan pendanaan besar untuk dekarbonisasi dan adaptasi.

Di sinilah inovasi keuangan berperan penting dalam menciptakan mekanisme yang menghubungkan kinerja iklim dengan nilai finansial.

Salah satu inovasi yang menonjol adalah sistem carbon credit, yang memungkinkan pasar untuk memberikan nilai pada pengurangan emisi, memberikan penghargaan atas kemajuan yang terukur, dan menyalurkan modal ke arah transformasi nyata di lapangan.

Pasar Karbon

Meski memiliki potensi besar, pasar karbon selama ini masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai mekanisme untuk menyalurkan modal ke proyek-proyek yang memberikan dampak iklim yang terukur.

"Untuk memperkuat ekosistem ini, DBS Bank Ltd (Bank DBS) turut mendirikan bursa karbon global bernama Climate Impact X (CIX) bersama Temasek, Singapore Exchange, dan Standard Chartered,"

CIX bertujuan membangun pasar yang tepercaya dan transparan bagi carbon credit berkualitas tinggi, sehingga dapat mengalirkan modal secara lebih efisien ke proyek-proyek yang memberikan dampak lingkungan dan sosial yang nyata.

Dengan menetapkan standar integritas dan verifikasi yang lebih tinggi, CIX membantu membuka potensi penuh pasar karbon sebagai katalis aksi iklim global.

Melanjutkan momentum ini, pasar kini mulai menyaksikan munculnya transition credit sebagai bentuk inovasi keuangan baru yang memberikan pengakuan atas upaya nyata dan terukur dari perusahaan yang masih berada dalam proses dekarbonisasi.

Meskipun belum sepenuhnya hijau, para pelaku transition credit ini telah mengambil langkah konkret dan terukur menuju keberlanjutan. Helge menyebut mekanisme ini sebagai bentuk “pembiayaan realistis”, karena didasarkan pada pemahaman bahwa transisi menuju keberlanjutan membutuhkan proses dan tidak bisa terjadi dalam semalam.

Salah satu pergeseran tren paling penting dalam dunia pembiayaan berkelanjutan adalah tumbuhnya keyakinan keberlanjutan kini bukan sekadar kewajiban moral, melainkan pendorong utama keberhasilan bisnis jangka panjang. 

Helge menegaskan, perusahaan yang mengintegrasikan pertimbangan iklim dan sosial ke dalam strateginya tidak hanya melakukan hal yang baik, tetapi juga membangun organisasi yang lebih kuat dan adaptif di tengah volatilitas global.

Data dari Corporate Governance Institute menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam model bisnisnya cenderung memiliki risiko operasional yang lebih rendah, loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, serta daya tarik investasi yang lebih besar. Seiring dengan berkembangnya pasar investasi hijau, keberlanjutan kini bukan lagi sekadar isu etika, tetapi menjadi keunggulan kompetitif yang menentukan daya tahan bisnis di masa depan.

"Tidak selalu ada kompromi antara imbal hasil dan keberlanjutan. Jika kita percaya pada megatren seperti perubahan iklim, maka memasukkan aspek keberlanjutan ke inti bisnis justru akan membuat perusahaan lebih tangguh dalam jangka panjang," Helge menambahkan.

Laporan dari PwC global bertajuk Centre for Nature Positive Business menunjukkan bahwa lebih dari USD 58 triliun atau sekitar 55 persen dari PDB global sangat bergantung pada alam, baik secara tinggi maupun sedang.

Namun, temuan World Benchmarking Alliance mengungkapkan masih kurang dari 1 persen perusahaan di seluruh dunia benar-benar menyadari sejauh mana operasi mereka bergantung pada alam. Karena itu, melindungi alam bukan hanya sebuah keharusan lingkungan, tetapi juga kebutuhan ekonomi.

Helge yakin Indonesia memiliki potensi NBS yang sangat besar. Sebagai rumah bagi sekitar 20 persen hutan mangrove dunia dan salah satu keanekaragaman hayati terkaya di bumi, negara ini memiliki potensi besar untuk mengubah aset alam menjadi motor pertumbuhan berkelanjutan.

Di sinilah Nature-Based Solution (NBS) berperan, seperti pendanaan untuk restorasi mangrove, rehabilitasi lahan gambut, dan proyek karbon berbasis alam.

Secara ekonomi, proyek-proyek ini telah terbukti memiliki efek multiplier yang kuat. Restorasi mangrove, misalnya, tidak hanya mengurangi emisi hingga empat kali lipat per hektar dibandingkan hutan daratan, tetapi juga melindungi kawasan pesisir dari kerugian ekonomi akibat bencana alam, yang dapat mencapai miliaran dolar setiap tahun. 

Transisi menuju ekonomi hijau dan biru tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Helge menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator, pelaku industri, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan solusi yang lebih inovatif, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan yang melibatkan seluruh sektor ini memungkinkan pembagian risiko dan percepatan pembiayaan untuk proyek-proyek transisi yang sebelumnya sulit diakses melalui pasar konvensional.

"Bank DBS merupakan salah satu lembaga yang secara aktif menerapkan pendekatan ini melalui sejumlah inisiatif bersama mitra global dan lokal," ujar dia.

Salah satu contohnya adalah skema pembiayaan campuran (blended finance) yang dilaksanakan bekerja sama dengan Karian Water Services, Asian Development Bank, dan International Finance Corporation untuk membiayai penyediaan air bersih bagi lebih dari dua juta penduduk di Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Proyek ini menandai implementasi pertama blended finance di sektor air Indonesia dan menunjukkan bagaimana model kemitraan seperti ini dapat diperluas ke bidang lain, mulai dari energi terbarukan hingga infrastruktur berkelanjutan, untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Kami tidak dapat mencapai perubahan ini sendirian. Sesuai dengan aspirasi kami untuk menjadi ‘Best Bank for a Better World’, Bank DBS berkomitmen tidak hanya untuk mengembangkan solusi pembiayaan berbasis alam tetapi juga untuk mendorong inovasi keuangan yang berdampak positif melalui kolaborasi dengan berbagai mitra," kata Helge.

"Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang harus dimainkan agar transformasi ekonomi hijau dan biru tidak hanya menjadi konsep belaka. Hal ini menghasilkan solusi yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan bagi baik manusia maupun lingkungan,” Helge menambahkan.

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap transisi bisnis yang berkelanjutan, DBS Group telah mengambil langkah proaktif melalui panduan dekarbonisasi “Our Path to Net Zero”, yang menyoroti sembilan sektor kunci, mulai dari penerbangan, otomotif, properti, kimia, pangan dan pertanian, minyak dan gas, energi, baja, hingga pelayaran. Panduan ini berfungsi sebagai acuan strategis bagi Bank DBS untuk merancang rencana transisi yang realistis sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi.

Sesuai dengan hal ini, Bank DBS juga telah mendirikan Indonesia Sustainability Council (ISC), sebuah dewan yang bertugas mengarahkan strategi dan tindakan terkait upaya ESG Bank DBS Indonesia. ISC beroperasi sejalan dengan upaya keberlanjutan global DBS Group, termasuk Group Sustainability Council dan dewan serupa di lima pasar utama di luar Singapura.

Di Indonesia sendiri, Bank DBS Indonesia memainkan peran strategis dalam mendukung perusahaan-perusahaan yang sedang bertransformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Salah satu contohnya adalah perannya sebagai koordinator ESG dalam penerbitan obligasi sosial oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), yang menjadi contoh konkret bagaimana sektor keuangan dapat mempromosikan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab sambil memperluas akses ke pembiayaan hijau.