Biaya Listrik di Indonesia Timur Lebih Mahal 17,5 Kali Lipat dari Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat biaya listrik di Indonesia Timur mencapai USD 70 sen per kilowatt hour (kWh). Energi baru terbarukan (EBT) dilirik menjadi salah satu solusinya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyatakan biaya listrik di Indoensia Timur itu jauh lebih tinggi dari biaya di Jakarta dengan USD 4 sen per kWh. Jika dihitung secara sederhana, biaya listrik di Indonesia Timur itu 17,5 kali lipat lebih mahal.

"Jadi Indonesia Timur harga diesel disana untuk membangkitkan 1 kWh listrik itu membutuhkan USD 70 sen. Jadi saat ini kita menikmati listrik di ruangan ini (Jakarta) harganya cuma USD 4 atau 3 sen. Nah disana sangat tinggi sekali," ungkap Eniya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Dia menyadari tingginya biaya itu perlu penanganan serius. Salah satu solusinya, pemerintah melirik penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi EBT. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) misalnya, yang disebut Eniya mampu menghasilkan listrik dengan biaya yang lebih murah. Meskipun, investasi awal untuk PLTS itu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

"Nah pada saat kita bicara renewable energy mungkin membangun fotovoltaik, membangun baterai disana akan jauh lebih murah saat ini," ujarnya.

"Masih PR untuk harga. Ini harga PLTS yang kombinasi baterai, yang baterainya rada banyak, itu kita masih diskusi terus, karena harganya rada bergerak turun. Studi kita sudah update sih 2024 ya harganya, dan ini segera diputuskan, nanti saya diskusi lagi sama Pak Wamen," sambung Eniya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mewajibkan efisiensi energi di gedung-gedung di DKI Jakarta. Namun, masih ada sekitar 1.000 gedung yang belum memberikan laporannya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menegaskan telah ada mandatory (kewajiban) bagi gedung-gedung di Jakarta untuk menekan emisi melalui efisiensi energi.

"Jadi seluruh gedung saat ini di tempat kami hanya ada laporan 100 gedung yang sudah melaporkan penggunaan manajemen energi," kata Eniya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Data yang dihimpunnya bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, masih ada 1.000 gedung lagi yang belum memberikan laporan. Ini merujuk pada efisiensi di gedung pemerintah, hotel, hingga rumah sakit dengan penggunaan energi di atas 4.000 ton oil equivalent (TOE) per tahun.

"Itu skalanya yang di atas 4.000 TOE itu sekitar 1.100-an (gedung). Nah yang melapor ke kami masih 100, kita masih PR (pekerjaan rumah)," tuturnya.

Terkait mandatory efisiensi ini, Eniya merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Serta, Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Manajemen Energi.

Eniya melanjutkan, efisiensi energi yang dilakukan di gedung-gedung di Jakarta itu bisa menurunkan emisi hingga 37 persen. Caranya dengan mengatur penggunaan listrik dalam perangkat elektronik dan sejenisnya.

"Dengan mudah kita hanya menghemat penggunaan listrik untuk penerangan, untuk AC ya, me-manage itu, tapi kita tetap nyaman. Jadi kita bisa menurunkan emisi lebih banyak," ungkapnya.

"Jadi manajemen energi di berbagai gedung ini sekarang sudah mandatori, kita mohon kepada semuanya untuk memperhatikan hal ini, dan kita bersama-sama commit terhadap energi transisi," sambung Eniya.