Baru 3 Minggu Jadi Menkeu, Ini Deretan Gebrakan Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Baru tiga minggu dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa langsung menunjukkan langkah cepat melalui berbagai gebrakan kebijakan dan inspeksi di lapangan.

Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua DK LPS ini kini mengawali masa jabatannya sebagai Menkeu dengan gaya kerja yang lugas.

Sejumlah agenda penting langsung disentuh Purbaya sejak awal menjabat. Dari penertiban birokrasi, evaluasi kinerja lembaga keuangan negara, hingga komunikasi aktif melalui media sosial untuk menyampaikan transparansi kinerja kementeriannya.

Langkah ini menjadi sorotan publik, terutama karena gaya blusukan dan sidak yang jarang dilakukan Menkeu sebelumnya.

Diketahui Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu pada Senin (8/9) lalu menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai pejabat sebelumnya.

Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilantik sebagai Menkeu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Penetapan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu per tanggal 8 September 2025. Sebelum Purbaya Yudhi Sadewa dilantik, jabatan Menkeu diisi oleh Sri Mulyani yang telah memimpin kementerian itu sejak periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Berikut Daftar Gebrakan Menkeu Purbaya diawal masa jabatannya sebagai Menkeu, dirangkum Liputan6.com, Senin (29/9/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mencairkan dana Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).

"Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan. Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun akan masuk ke sistem perbankan hari ini," kata Menkeu Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Dari total dana Rp 200 triliun, Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp 55 triliun. Sementara BTN dicairkan Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Jumlah perbankan yang mendapat guyuran dana itu lebih sedikit dari pernyataan sebelumnya, dimana Purbaya menyebut total ada 6 bank Himbara. Dalam hal ini, Bank Syariah Nasional (BSN) tidak mendapat pencairan.

Soal BSI yang mendapat dana terkecil sebesar Rp 10 triliun, Purbaya menyebut itu disesuaikan dengan size-nya yang belum terlalu besar. Namun, Bank Syariah Indonesia tetap dikucurkan lantaran memegang banyak akses perbankan di Aceh.

"Dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh sana," ujar dia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Hal ini mengacu pada hasil pertemuannya dengan para pengusaha industri rokok Tanah Air.

Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, telah bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Hasil diskusinya, tak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok di 2026.

"Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya tahun 2026? mereka bilang asal enggak diubah udah cukup, yaudah, saya gak ubah," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Sambil berkelakar, Mantan Bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku berniat menurunkan tarif cukai rokok. Namun, dalam diskusi, pelaku industri mengaku cukup dengan tarif cukai rokok yang berlaku saat ini.

"Tadi ya padahal saya mikir mau nurunin, tapi mereka minta tadi sudah,s udah cukup, yaudah. Salahin mereka, salah mereka, 'kalau begitu minta turun', ternyata dia minta konstan aja, ya udah kita enggak naikin," tuturnya.

"Jadi, tahun 2026, tarif cukai kita enggak naikin," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengejar 200 penunggak pajak. Hingga saat ini, telah ada 84 wajib pajak yang telah membayarkan utang senilai Rp 5,1 triliun.

Purbaya sebelumnya menargetkan 200 penunggak pajak yang sudah berkekuatan hukum (inkracht). Targetnya negara bisa mengantongi Rp 60 triliun.

"Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melaksanakan pembayaran atau anjuran dengan total nilai Rp 5,1 triliun," kata Purbaya dalam Media Briefing, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dengan demikian, masih ada 116 wajib pajak lagi yang belum membayar tunggakannya. Adapun, dia masih terus akan menargetkan sisanya untuk membayar ke negara hingga akhir tahun.

Atas status yang sudah inkracht secara hukum, menurut dia, hal itu membuat para penunggak pajak besar tidak bisa menghindar lagi."Ini akan kita kejar terus sampai akhir tahun, yang jelas mereka enggak bisa lari lagi sekarang," tegas Purbaya.

Untuk mendukung strategi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berkolaborasi dengan berbagai instansi penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Kerja sama ini akan mempermudah pertukaran data untuk mempercepat penagihan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyerapan anggaran negara. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur di kementerian dan lembaga yang serapannya belum optimal.

Menurut Purbaya, langkah tegas ini sudah dibicarakan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa mulai bulan depan, dirinya akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kementerian besar yang masih lemah dalam realisasi belanja.

"Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu," kata Purbaya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin menunggu hingga akhir tahun untuk memastikan dana yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan. Karena itu, Kementerian Keuangan akan memberi batas waktu yang jelas bagi kementerian terkait.

"Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka berpikir kita nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," ujarnya.

Purbaya menjelaskan, dana yang ditarik dari kementerian akan segera didistribusikan ke program-program lain yang siap berjalan. Dengan begitu, alokasi anggaran tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.