Banyuwangi Jadi Laboratorium Uji Coba Digitalisasi Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menggelar rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Guna membahas fokus awal digitalisasi pemerintahan pada program digitalisasi bansos dan layanan perizinan berusaha.

Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden Prabowo Subianto sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

Luhut mengatakan, agenda komite akan difokuskan pada tiga use case utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

Banyuwangi akan menjadi laboratorium uji coba (piloting project) penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial.

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

"Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran," tegas Luhut, Selasa (26/8/2025).

Dalam pelaksanaannya, Luhut menambahkan, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data ditegaskan sebagai fondasi agar data bangsa tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman.

Komite juga akan menggelar rapat rutin setiap bulan untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata.

"Banyak mimpi yang kita gantungkan dari percepatan transformasi digital pemerintahan ini. Dengan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta pemanfaatan teknologi terkini, kita ingin menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing global," tuturnya.

Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggunakan sistem voucher digital dalam hal transportasi. Menurut Ahok, sistem tiket konvensional bisa diganti dengan voucher digital.

“Zaman berubah kan, zaman berubah belum tentu yang saya (terapkan) contoh dulu parkir pakai sistem mesin, zaman saya nih, sekarang mungkin sudah tidak efisien karena semua orang tukang parkir punya HP. Kenapa enggak digital aja gitu loh. Nah mungkin harus dicocokkan kayak gitu,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025). Selain itu, Ahok juga menyarankan penggunaan sistem voucher digital dalam penyaluran bantuan milik pemerintah daerah. Dia menilai, penerapan sistem ini mampu menciptakan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan dana.

 Ahok menyebut, konsep voucher digital berbeda dengan pembagian bantuan tunai atau diskon biasa. Dengan sistem ini, bantuan yang diberikan pemerintah berupa poin atau kredit digital dapat digunakan masyarakat untuk keperluan tertentu, misalnya transportasi atau belanja kebutuhan pokok.

“Kenapa pakai voucher itu penting? Kalau kamu bagiin-bagiin orang, kasih diskon, begitu dia enggak pakai atau dia jual duit Pemda keluar,” ujar Ahok.

Ahok bilang, hal tersebut berbeda dengan skema bantuan konvensional. Sebab, voucher digital memiliki mekanisme cashback atau kembalinya dana ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BPBD) jika tidak digunakan dalam periode yang ditentukan.

“Kalau kamu kasih cashback dengan voucher, dengan poin voucher, digital begitu orang itu enggak kepakai karena terpaksa waktunya itu uang akan ditarik masuk ke APBD,” ucap Ahok.

Ahok menyampaikan, sistem voucher digital juga bakal lebih aman karena mengurangi potensi kebocoran anggaran yang sering terjadi saat distribusi bantuan dalam bentuk uang tunai. Mengingat, kata dia voucher digital akan tersimpan di platform elektronik, sehingga transaksi tercatat dan lebih mudah diawasi.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini berujar, bahwa konsep ini juga mengadopsi praktik yang sudah berjalan di beberapa negara maju. “Beliau (Pramono Anung) juga lihat kayak Singapura semua kan,” pungkas Ahok.