Bantu Pemulihan Aceh, Haji Isam Kirim 13 Eskavator

Liputan6.com, Jakarta - PT Jhonlin Group pimpinan Andi Syamsuddin Arsyad atau biasa disapa Haji Isam mengirimkan 13 unit eskavator untuk membantu percepatan penanganan pasca bencana banjir di Aceh. PT Jhonlin Group juga mengirimkan 3 unit truk pengangkut guna mendukung proses normalisasi wilayah terdampak banjir di Aceh.

Jhonlin Group Peduli Aceh melakukan pengiriman 10 unit eskavator dan 3 unit truk pengangkut percepatan penanganan pasca bencana banjir dari Pelabuhan Kolinlamil (komando lintas laut militer) Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Selasa,(23/13/2025). 10 unit eskavator dan 3 unit truk pengangkut ditargetkan tiba di Aceh pada Jumat, (26/12/2025).

“Bantuan untuk percepatan pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh segera membaik,” kata Haji Isam, Selasa,(23/12/2025).

Sementara itu, perwakilan dari Jhonlin Group Fikri Pohan, menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir yang menimpa Aceh. Fikri Pohan berharap,13 unit alat barat dan 3 unit truk pengangkut dapat maksimal membantu percepatan penanganan bencana.

“Semoga Aceh segera pulih doa kami menyertai saudara kami menyertai saudara-saudara terdampak,” imbuh dia.

Diketahui, dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra terus meluas.

Melansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Selasa, 24 Desember 2025, pukul 11.15 WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.106 jiwa.

Selain itu, 175 orang masih dinyatakan hilang, sementara sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. Aceh sendiri menjadi salah satu wilayah yang cukup terdampak banjir dan longsor.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana di berbagai daerah. Hal tersebut didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal pemerintahan, khususnya pada kementerian dan lembaga, sehingga mampu menekan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Prabowo, kebijakan efisiensi tersebut terbukti efektif dan berhasil menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah. Dana hasil penghematan inilah yang kemudian memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, termasuk untuk merespons kebutuhan darurat saat terjadi bencana.

"APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

Presiden memastikan anggaran penanganan bencana telah tersedia dan berada dalam kondisi aman. Dengan dukungan fiskal tersebut, pemerintah dapat bergerak cepat menyalurkan bantuan awal ke daerah terdampak tanpa menunggu proses birokrasi yang berlarut.

"Semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati, wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim Rp 4 miliar dan ini sudah langsung, dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten," kata Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kalkulasi awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh di atas Rp50 triliun.

“Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," katanya dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

Data terus di-update, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terus meng-update juga, semua meng-update, lanjutnya.

AHY sudah meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui untuk kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang, serta tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, lanjutnya, jajaran kementerian terkait diminta untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan, mempersiapkan penanganan bencana dengan baik, khususnya ketika eksekusi di lapangan.

“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat, tapi juga tidak boleh grasah-grusuh, karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus, karena jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana itu,” kata Menko IPK.

Secara keseluruhan, infrastruktur terdampak bencana di ketiga Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar ada di 52 kabupaten. Mulai dari kerusakan1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.