Bank Dunia: Indonesia Perlu Ambisius Membuka Perdagangan dan Mengurangi Dominasi BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia mendorong Indonesia untuk lebih ambius dalam reformasi struktural. Hal ini dilakukan dengan membuka perdagangan, meningkatkan kompetisi hingga mengurangi status Istimewa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan terkait negara.

Demikiam disampaikan Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo seperti dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

Ia menuturkan, Indonesia selama ini berusaha tumbuh lebih cepat dari potensi ekonominya. Pemerintah mengandalkan berbagai bentuk subsidi di sektor pangan, transportasi dan energi untuk menutup kesenjangan itu.

Akan tetapi, pendekatan berbasis subsidi dinilai belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan daya saing nasional.

"Indonesia perlu lebih ambisius dalam reformasi yang membuka perdagangan dan meningkatkan kompetisi, serta mengurangi status Istimewa BUMN dan perusahaan yang terkait dengan negara,” kata Mattoo.

Mattoo mencermati kebijakan perdagangan yang masih bersifat protektif telah membuat Indonesia terpinggirkan dari rantai nilai global, terutama di sektor manufaktur.

Data menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah turun tajam, dari lebih dari sepertiga menjadi kurang seperlima.

Ia menekankan, pelaksanaan reformasi yang telah disahkan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja harus dijalankan secara konsisten.

Bank Dunia mengapresiasi langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara dan pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong investasi di sektor hilirisasi dan kawasan ekonomi khusus. Akan tetapi, reformasi yang lebih luas tetap diperlukan.

"Yang paling penting adalah memastikan reformasi yang sudah disahkan benar-benar dijalankan, dan memperluas reformasi yang mendorong persaingan sehat,” kata Mattoo.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 yang dirilis pada Selasa, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di 4,8%, tertinggal dari Filipina yang diperkirakan tumbuh 5,3% dan Vietnam sebesar 6,6%.

Sebelumnya, Bank Dunia menilai tantangan utama fiskal Indonesia bukan pada besarnya defisit, melainkan pada komposisi belanja pemerintah yang masih belum efisien. Hal tersebut terungkap dalam  laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 yang dirilis pada Selasa (7/10/2025).

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyebut bahwa anggaran nasional masih banyak dialokasikan untuk subsidi energi, pangan, dan transportasi, sementara investasi produktif justru terbatas.

Meskipun defisit fiskal Indonesia diperkirakan masih berada dalam batas aman sesuai undang-undang, Bank Dunia menekankan perlunya reorientasi belanja publik ke sektor-sektor yang lebih mendukung pertumbuhan jangka panjang, seperti pendidikan, infrastruktur, dan inovasi.

“Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara kebijakan jangka pendek untuk menjaga daya beli dan investasi jangka panjang untuk mendorong produktivitas,” tulis Bank Dunia dalam 

Rekomendasi ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan pemerintah yang menekankan efisiensi dan transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi.

Sebelumnya, Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,8 persen, sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,7 persen. 

Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) masih relatif kuat. Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa strategi yang saat ini menopang pertumbuhan belum tentu dapat menjamin keberlanjutan ekonomi di masa depan.

Bank Dunia juga menyoroti performa ekonomi China dan Indonesia, yang sama-sama tumbuh di kisaran 5 persen, melampaui potensi pertumbuhan jangka panjangnya berkat dukungan kebijakan fiskal pemerintah.

Namun, laporan tersebut menilai tantangan bagi kedua negara berbeda. Di China, tekanan datang dari defisit fiskal yang melebar, sementara di Indonesia lebih pada komposisi belanja pemerintah yang masih didominasi subsidi dan investasi negara.

Untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang, Bank Dunia mendorong Indonesia melakukan reformasi struktural. Rekomendasi untuk Indonesia mencakup penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan usaha guna mempercepat penciptaan lapangan kerja produktif.

Sebagai perbandingan, negara lain di kawasan seperti Filipina dan Vietnam telah lebih agresif dalam melaksanakan reformasi. Filipina, misalnya, membuka sektor strategis seperti logistik, telekomunikasi, dan energi terbarukan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat.

Sementara itu, Vietnam meluncurkan reformasi birokrasi besar-besaran sejak 2024, termasuk pengurangan jumlah kementerian dan pegawai negeri hingga 20 persen, serta pembaruan berbagai undang-undang ekonomi untuk memperkuat iklim investasi.