Apindo Khawatir Rumus UMP 2026 Bikin Harga Barang Naik hingga PHK

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rumus perhitungan upah minimum provinsi atau UMP 2026, yang dikhawatirkan bisa berdampak terhadap lonjakan harga barang hingga aksi pemutusan hubungan kerja (PHK). Lantaran nilai Alpha dalam rumus kenaikan UMP yang lebih besar daripada hitung-hitungan pengusaha. 

Adapun rumus kenaikan UMP 2026 dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pengupahan, yakni Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi), dengan rentang Alpha antara 0,5-0,9.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, 0,5 sebagai nilai minimal Alpha dalam rumusan tersebut bahkan lebih tinggi ketimbang ekspektasi angka tertinggi, yakni 0,3.

"Yang jelas di luar ekspektasi Apindo yang menaruh Alpha maksimal 0,5, tapi dalam PP malah jadi minimal. UM batas bawah dengan Alpha 0,1-0,3," ujar Bob kepada Liputan6.com, Kamis (18/12/2025).

"Kalau lebih tinggi silahkan diputuskan secara bipartit level perusahaan, disesuaikan kondisi masing-masing perusahaan," dia menambahkan. 

Menurut dia, dasar hitungan upah minimum baiknya melihat dampak untuk jangka panjang. Bob khawatir rumusan saat ini membuat kenaikan UMP di tahun-tahun berikutnya semakin tinggi, tetapi tidak dibarengi peningkatan produktivitas. 

"Kita jangan hanya melihat tahun depan, lihat juga tahun berikutnya. Dengan formula seperti itu, upah akan naik 7-8 persen per tahun, bahkan bisa 9-10 persen," ungkap dia. 

"Apa yang akan terjadi di industri kita ke depan? Karena produktifitas kita tumbuh 1,5-2,0 persen, kenaikan upah tidak bisa diserap akan dilimpahkan kepada kenaikan harga barang dan efisiensi tenaga kerja," tuturnya. 

Sebelumnya, kelompok buruh dengan tegas menolak aturan soal kenaikan upah minimum 2026 (UMP) 2026 yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan. Lantaran dianggap tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL), dan diklaim bakal mengembalikan rezim upah murah seperti dulu.

Presiden Kelompok Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dari potongan informasi yang beredar soal kenaikan upah minimum 2026, pihaknya berkesimpulan bahwa isi PP Pengupahan rugikan buruh. Salah satunya terkait definisi kebutuhan hidup layak.

Menurut buruh, definisi kehidupan layak haruslah mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020.

"Yang kita kenal KHL yang berjumlah 64 beras 10 kg, daging 0,75 kg, cicilan rumah atau sewa rumah, transportasi, dan lain-lain. Hanya KHL yang dimaksud dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 itulah yang dipakai," ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Namun, mengacu pada penjelasan Menaker Yassierli soal penetapan kenaikan upah minimum berdasarkan PP Pengupahan, ia menduga adanya definisi kebutuhan hidup layak yang diputuskan sepihak oleh pemerintah.

"Itu pun dipertanyakan, siapa yang menghitung kebutuhan layak itu. Kalau menggunakan data BPS seharusnya menggunakan survei biaya hidup yang kita kenal dengan SBH. Hidup di Jakarta bisa Rp 15 juta, tidak mungkin hidup di Jakarta Rp 5 juta menurut survei biaya hidup BPS sebulannya," bebernya.

Lantas, buruh mencurigai pengertian kebutuhan hidup layak tersebut ditentukan secara sepihak. "Jadi, kami memandang definisi KHL yang dipaparkan oleh Menteri adalah akal-akalan saja," tegasnya.

Said Iqbal berpikir, pemerintah seolah-olah ingin menarasikan bahwa upah minimum yang ada di Indonesia sudah melebihi kebutuhan hidup yang layak.

"Dengan demikian, jelas isi peraturan pemerintah tersebut dengan menggunakan definisi KHL yang tidak punya dasar hukum adalah merugikan buruh," seru dia.

Said Iqbal juga menolak PP Pengupahan lantaran dinilai bakal mengembalikan rezim upah murah. Dengan menggunakan peraturan yang mengadopsi PP Nomor 51 tahun 2024, dan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang sudah dicabut.

"Dua PP tersebut banyak diadopsi di dalam PP Pengupahan yang baru yang mana menganut rezim upah murah. Hal itulah yang menyebabkan KSPI dan buruh Indonesia menolak peraturan pemerintah," tuturnya.

"Dengan demikian, penetapan kenaikan upah minimum 2026 bilamana menggunakan PP pengupahan yang terbaru, kami tolak," pungkas Said Iqbal.