Aliansi Ekonom Bertemu Menko Airlangga, Minta Evaluasi MBG hingga Paket Ekonomi 8+4+5

Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) memenuhi undangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk mendiskusikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang telah didukung oleh lebih dari 700 profesional dan akademisi dari dalam dan luar negeri.

Berdasarkan keterangan AEI, Senin (29/9/2025) pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu dan membahas berbagai isu krusial.

Pertama, membahas misalokasi anggaran, termasuk evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar namun belum efektif. Pentingnya kebijakan berbasis bukti dan teknokrasi, termasuk uji coba program sebelum ekspansi.

Kedua, pentingnya dorongan untuk model partisipatif, melibatkan guru, orang tua, dan pemda dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pembahasan ketiga, evaluasi terhadap paket ekonomi 8+4+5, yang dinilai belum menjawab akar masalah ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

"AEI menekankan bahwa penanganan darurat ekonomi harus dilakukan secara amanah, transparan, dan berbasis data, demi mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat," tulis keterangan AEI.

Presiden Prabowo Subianto, menanggapi marak kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari program tersebut yakni 0,0017 persen.

“Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.

“Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” jelas dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan butuh tambahan anggaran sekitar Rp 28 triliun pada 2025. Dana ini jadi tambahan alokasi anggaran Rp 71 triliun yang telah diketok sebelumnya.

Dadan menyampaikan, usulan anggaran ini sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, dana itu akan diambil dari alokasi cadangan yang sudah disiapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin kita akan minta tambahan ke Pak Menkeu untuk dana standby yang sudah disiapkan oleh Pak Presiden," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Adapun, dana cadangan ada sekitar Rp 50 triliun, sehingga totalnya BGN bisa mendapatkan Rp 121 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Dadan realistis, dalam hitungannya BGN hanya butuh tambahan Rp 28 triliun.