6 Peristiwa Ekonomi yang Menggemparkan di Tahun 2025

Liputan6.com, Jakarta - Tahun 2025 tercatat sebagai tahun penuh kejutan dalam lanskap ekonomi Indonesia. Berbagai peristiwa silih berganti mengguncang pasar, memengaruhi perilaku konsumen, hingga mengubah peta kebijakan fiskal nasional.

Dari fenomena sosial-ekonomi yang viral di akar rumput hingga keputusan politik. Di level masyarakat, muncul fenomena rojali (rombongan jarang beli) dan rohana (rombongan hanya nanya) yang mencerminkan melemahnya daya beli kelas menengah. Pusat perbelanjaan tampak ramai, namun transaksi justru minim.

Fenomena ini menjadi alarm keras bagi pelaku usaha ritel sekaligus penanda bahwa tekanan ekonomi global dan domestik benar-benar terasa hingga ke konsumen akhir.

Sementara itu, pasar keuangan juga tak kalah bergejolak. Nilai tukar rupiah sempat tertekan tajam akibat kombinasi faktor global seperti ketegangan geopolitik, kebijakan suku bunga negara maju, hingga arus modal asing yang keluar dari pasar negara berkembang.

Puncak kegemparan terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet yang menyeret nama besar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Reshuffle ini langsung mengguncang pasar dan memunculkan beragam spekulasi soal arah kebijakan ekonomi ke depan.

Berikut enam peristiwa ekonomi yang menggemparkan sepanjang tahun 2025, dirangkum Liputan6.com, Selasa (30/12/2025).

Pada pertengahan tahun 2025, fenomena "Rojali" dan "Rohana" sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Istilah ini merujuk pada perubahan signifikan dalam perilaku konsumen, khususnya di pusat perbelanjaan. Kondisi ini mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang sedang terjadi.

Rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) adalah akronim yang viral di media sosial. Akronim ini menggambarkan pengunjung mal yang datang tanpa melakukan transaksi pembelian. Mereka cenderung hanya berjalan-jalan, melihat-lihat, atau menikmati fasilitas yang tersedia. Fenomena ini menjadi sorotan utama bagi para pelaku usaha ritel.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai fenomena Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya) yang kembali marak dibicarakan bukanlah hal baru di pusat perbelanjaan.

Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi sejak lama dan merupakan bagian dari dinamika fungsi mal yang semakin beragam.

“Rojali dan Rohana bukan sesuatu hal yang baru di pusat perbelanjaan, sudah lama terjadi dan itu selalu terjadi, tetapi sekarang fungsi pusat perbelanjaan bukan hanya lagi sebagai tempat belanja, tetapi juga ada fungsi edukasi, pendidikan, fungsi hiburan, entertainment, fungsi sosial, budaya dan sebagainya,” ujarnya dalam acara Pembukaan Indonesia Shopping Festival 2025, Kamis (14/8/2025).

Alphonzus menjelaskan, pengunjung mal saat ini datang tidak semata-mata untuk berbelanja, tetapi juga untuk menikmati berbagai fasilitas dan aktivitas lain. Ia menilai naik turunnya intensitas fenomena Rojali dan Rohana merupakan hal yang wajar, terutama saat musim sepi belanja (low season).

“Seperti sekarang dalam low season ya pasti agak naik, saya kira itu sesuatu yang wajar, nanti menjelang peak season dia akan berkurang sendirinya secara otomatis. Yang penting justru buat kami adalah mereka datang, datang itu memang kami melayani sebagai fasilitas publik,” kata Alphonzus.

Kenaikan harga emas yang signifikan dalam setahun terakhir rupanya tidak menyurutkan minat investor Indonesia. Head of Asia Pacific (ex-China) and Global Head of Central Banks World Gold Council (WGC), Shaokai Fan, mengungkapkan bahwa harga emas dalam 12 bulan terakhir bisa dikatakan hampir berlipat ganda.

Namun, lonjakan harga ini justru memperlihatkan daya tahan dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap emas sebagai aset pelindung nilai.

"Harga (emas) menjadi lebih mahal dan itu masuk akal, karena dalam satu tahun ini harganya (emas) bisa hampir berlipat ganda," kata Fan, dalam media briefing atas peluncuran Laporan Analisis Wawasan Konsumen Indonesia, di The Gade Tower, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga emas perhiasan tak pernah turun, justru harga naik 25 bulan berturut-turut. Alhasil komoditas emas perhiasan mengalami inflasi 1,24 persen secara month to month (mtm) pada September 2025.

Angka ini menjadi yang tertinggi dalam lima bulan terakhir, sekaligus memperpanjang rekor kenaikan harga emas selama 25 bulan berturut-turut sejak September 2023.

"Kalau kita lihat komoditas emas perhiasan ini telah mengalami inflasi dalam 25 bulan berturut-turut. Jadi, dalam 25 bulan ini, emas terus mengalami inflasi, artinya kenaikan harga terus terjadi dalam kurun waktu 25 bulan berturut-turut sejak September 2023," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rapat Pengendalian Inflasi di daerah tahun 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Fenomena tersebut menjadikan emas sebagai salah satu komoditas paling konsisten memberikan kontribusi terhadap inflasi nasional. Dalam bulan September 2025, emas perhiasan menyumbang andil inflasi sebesar 0,08 persen, dan menjadi salah satu faktor utama pendorong inflasi dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Misalnya, pada hari ini Selasa (30/12/2025), harga emas Antam pada hari ini dipatok Rp 2.501.000 per gram, turun Rp 95.000 dibanding perdagangan Senin kemarin yang dibanderol Rp 2.596.000 per gram.

Untuk diketahui, rekor tertinggi harga emas Antam sebelumnya dicetak pada perdagangan Sabtu, 27 Desember 2025. Harga emas Antam di angka Rp 2.605.000 per gram. Sedangkan harga buyback emas Antam Rp 2.464.000 per gram.

Pada Maret 2025, Mentan Amran menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengemasan minyak goreng merek Minyakita. Dia mendapati ada volume Minyakita tak sampai 1 liter.

Hal tersebut ditemukan Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Padahal pada kemasan Minyakita tertera volumenya sebanyak 1 liter. Setelah dihitung, hanya terdapat 750-800 mililiter.

"Isinya tidak cukup satu liter, hanya 750-800 mililiter, ini tidak cukup satu liter," ungkap Mentan Amran sambil menunjukkan gelas ukur berisi Minyakita, di Pasar Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

Tak cuma itu, dia juga menemukan kalau Minyakita kemasan 1 liter dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Temuannya, Minyakita dijual Rp 18.000 padahal HET-nya Rp 15.700.

Atas temuan itu, Amran meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengambil tindakan tegas. Caranya dengan menelusuri produsen Minyakita tak sesuai volume itu serta menjatuhkan sanksi. Dia membuka kemungkinan adanya proses pidana jika produsen terbukti bersalah.

"Kami minta diperiksa, dan kalau betul (melanggar) ditutup (pabriknya). Tidak boleh kompromi, pidanakan, minta dipidanakan. Kalau betul (berbuat) salah ya, kalau dicek Pak Burhanuddin (Anggota Satgas Pangan), langsung turun cek pabriknya, sampai ke pabrik," pintanya.

Pada awal September 2025, Sri Mulyani Indrawati resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai menteri keuangan. Ia menegaskan, dirinya kini kembali menjadi warga negara biasa.

Mantan bendahara negara ini pun meminta kepada publik untuk menghormati ruang pribadi yang dimilikinya setelah sekian lama berkecimpung dalam tugas negara.

"Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami menghormati ruang privasi kami atau ruang berbagi saya sebagai warga negara biasa,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara Serah Terima Jabatan Menkeu di Kementerian Keuangan, Jakarta (9/9/2025).

Setelah lebih dari satu dekade terlibat langsung dalam urusan keuangan negara, ia kini memilih untuk menata kembali kehidupannya di luar ruang publik.

Dia menuturkan, setiap pejabat publik memiliki batas waktu dalam pengabdian. Setelah amanah itu selesai, penting untuk kembali pada kehidupan pribadi dan menghargai ruang keluarga.

Meski meminta privasi, Sri Mulyani tak lupa menitipkan pesan penting kepada jajaran Kementerian Keuangan agar menjaga integritas, profesionalisme, dan dedikasi.

Ia menekankan keuangan negara harus terus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa,” ujarnya.

Pasca dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa langsung tancap gas mengeluarkan kebijakan, salah satunya menyuntikkan dana Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).

"Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan. Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun akan masuk ke sistem perbankan hari ini," kata Menkeu Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Dari total dana Rp 200 triliun, Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp 55 triliun. Sementara BTN dicairkan Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Jumlah perbankan yang mendapat guyuran dana itu lebih sedikit dari pernyataan sebelumnya, dimana Purbaya menyebut total ada 6 bank Himbara. Dalam hal ini, Bank Syariah Nasional (BSN) tidak mendapat pencairan.

Soal BSI yang mendapat dana terkecil sebesar Rp 10 triliun, Purbaya menyebut itu disesuaikan dengan size-nya yang belum terlalu besar. Namun, Bank Syariah Indonesia tetap dikucurkan lantaran memegang banyak akses perbankan di Aceh.

Biasanya, pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun berikutnya menjadi penanda penting bagi dunia usaha dan pekerja, dengan tenggat waktu paling lambat setiap 21 November.

Namun, ritme yang selama ini terjaga itu mendadak berubah jelang penetapan UMP 2026. Hingga melewati batas waktu yang lazim, kepastian besaran upah minimum justru tak kunjung hadir, hal itu pun memunculkan tanda tanya besar di kalangan buruh maupun pengusaha.

Menaker Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

“Kita berharap dari patokan jadwal, tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan Januari,” kata Yassierli Jakarta, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.

Menaker menyampaikan UMP 2026 akhirnya diumumkan pada Selasa 16 Desember 2025. Sebelumnya, Yassierli mengungkapkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UMP sudah ada di meja Presiden Prabowo dan siap ditandatangani.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2026. Kenaikan UMP ini pun cukup variatif mengikuti perkembangan ekonomi di masing-masing wilayah.

UMP 2026 paling tinggi ada di DKI Jakarta dengan Rp 5.729.876. Sementara itu, UMP Jawa Tengah menjadi yang terendah dengan Rp 2.317.386 per bulan.

Setelah DKI Jakarta, Provinsi Papua Selatan menjadi kedua tertinggi yakni Rp 4.508.850 dan diikuti Papua Pegunungan Rp 4.508.100, serta Papua Rp 4.436.283.