235,4 Juta Batang Rokok Ilegal Disita di Jawa Timur, Segini Kerugian Negara

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kanwil Jawa Timur I dan Jawa Timur II mencatat capaian besar dalam penindakan rokok ilegal sepanjang Januari hingga September 2025.

Kepala Kanwil DJBC Jatim I, Untung Basuki menyampaikan, ada 1.519 Surat Bukti Penindakan (SBP) yang berhasil diterbitkan dalam kurun waktu tersebut.

"Dari data penindakan barang kena cukai ilegal, kami melaporkan Bapak Menteri izin, sampai dengan Januari sampai dengan September ada 1.519 SBP, Surat Bukti Penindakan. Ini yang dilakukan oleh kantor-kantor di wilayah kanwil DJBC Jawa Timur I dan Jawa Timur II," kata Untung Basuki di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

Dari seluruh penindakan, jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 235,4 juta batang. Jumlah itu menggambarkan betapa luasnya peredaran rokok tanpa cukai di Jawa Timur.

Penindakan tersebut tidak hanya bersifat represif, melainkan juga bagian dari strategi negara dalam menjaga penerimaan dari cukai. Sebab, setiap batang rokok ilegal yang beredar berarti potensi penerimaan negara yang hilang. Oleh karena itu, operasi dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh aparat pengawas di dua kanwil besar.

Bea Cukai menegaskan, tren penindakan ini tidak hanya untuk menekan angka peredaran rokok ilegal, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kuat kepada para pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban cukai.

"Kemudian yang ditangkap adalah sebanyak 235,4 juta batang," ujarnya.

Dari hasil pengungkapan tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 210 miliar. Angka ini muncul dari kalkulasi potensi penerimaan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara apabila rokok-rokok itu diproduksi dan dipasarkan secara legal.

Selain barang bukti, kasus rokok ilegal juga diproses ke ranah hukum. Hingga September, Bea Cukai telah melimpahkan 59 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.

"Kemudian estimasi kerugian Rp 210 miliar. Kita lakukan penyidikan 59 SPDP," ujarnya.

Di sisi lain, Bea Cukai juga menerapkan konsep ultimum remedium dalam penyelesaian perkara, yakni upaya terakhir melalui jalur pidana setelah mekanisme administratif tidak dipatuhi. Tercatat ada 114 keputusan ultimum remedium yang dihasilkan, dengan total tagihan mencapai Rp 52,6 miliar.

"Kita bekerja sama dengan aparat kejaksaan untuk proses penyidikannya. Kemudian ultimum remedium, karena dikenal ultimum remedium di dalam penyelesaian barang kena cukai ilegal ini, ada 114 keputusan ultimum remedium. Dan dengan total tagihan sampai dengan September ini Rp 52,6 miliar," jelas Untung.

Pendekatan ini diharapkan memberi efek jera, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan lewat mekanisme pembayaran denda.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pihak yang masih nekat memperjualbelikan rokok ilegal.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi praktik ini, baik di pasar tradisional, warung kecil, maupun di platform digital.

"Jadi, yang masih mau jual harus berhenti jangan mau jual lagi, saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal," kata Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menkeu Purbaya menambahkan, pihaknya sudah mengantongi data siapa saja penjual yang terlibat, dan dalam waktu dekat akan mulai dilakukan penindakan.

"Kan sudah terdeteksi siapa-siapa saja yang jual. Kita akan mulai tangkapin," ujarnya.

Langkah ini, menurut dia, penting untuk menjaga penerimaan negara dari cukai yang selama ini terus dirugikan akibat peredaran rokok ilegal. Selain itu, penindakan juga bertujuan menciptakan efek jera di kalangan pelaku usaha nakal.

Purbaya menyebut dirinya tidak akan segan mendatangi langsung para penjual secara acak untuk memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku.