1.000 Gedung di Jakarta Tak Lapor Efisiensi Energi Padahal Sudah Wajib

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mewajibkan efisiensi energi di gedung-gedung di DKI Jakarta. Namun, masih ada sekitar 1.000 gedung yang belum memberikan laporannya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menegaskan telah ada mandatory (kewajiban) bagi gedung-gedung di Jakarta untuk menekan emisi melalui efisiensi energi.

"Jadi seluruh gedung saat ini di tempat kami hanya ada laporan 100 gedung yang sudah melaporkan penggunaan manajemen energi," kata Eniya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Data yang dihimpunnya bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, masih ada 1.000 gedung lagi yang belum memberikan laporan. Ini merujuk pada efisiensi di gedung pemerintah, hotel, hingga rumah sakit dengan penggunaan energi di atas 4.000 ton oil equivalent (TOE) per tahun.

"Itu skalanya yang di atas 4.000 TOE itu sekitar 1.100-an (gedung). Nah yang melapor ke kami masih 100, kita masih PR (pekerjaan rumah)," tuturnya.

Terkait mandatory efisiensi ini, Eniya merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Serta, Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Manajemen Energi.

Eniya melanjutkan, efisiensi energi yang dilakukan di gedung-gedung di Jakarta itu bisa menurunkan emisi hingga 37 persen. Caranya dengan mengatur penggunaan listrik dalam perangkat elektronik dan sejenisnya.

"Dengan mudah kita hanya menghemat penggunaan listrik untuk penerangan, untuk AC ya, me-manage itu, tapi kita tetap nyaman. Jadi kita bisa menurunkan emisi lebih banyak," ungkapnya.

"Jadi manajemen energi di berbagai gedung ini sekarang sudah mandatori, kita mohon kepada semuanya untuk memperhatikan hal ini, dan kita bersama-sama commit terhadap energi transisi," sambung Eniya.

ASEAN Centre for Energy (ACE), Global Green Growth Institute (GGGI), dan HEAT International melalui Proyek Asia Low-Carbon Buildings Transition (ALCBT) bekerja sama dengan ASHRAE Indonesia Chapter, dengan bantuan dari International Climate Initiative (ICI) terus mempercepat transisi menuju bangunan rendah karbon di Asia Tenggara dan Indonesia. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah efisiensi energi.

Sektor bangunan di Indonesia saat ini menyumbang 33 persen emisi gas rumah kaca, dengan penggunaan pendingin sebagai salah satu penyumbang terbesar.

Pada rangkaian dialog yang digelar dalam Refrigeration & HVAC Indonesia Expo 2025 di Jakarta International Expo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan komitmen pemerintah untuk mencapai target kinerja efisiensi sumber daya pada bangunan yang dikelola oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Dia mengatakan, sektor bangunan merupakan salah satu kontributor terbesar emisi di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pengurangan emisi.

"Untuk mempercepat upaya ini, pemerintah mendorong keterlibatan pemangku kepentingan melalui program peningkatan kapasitas serta mendukung pemerintah daerah dalam penerapan dan sertifikasi bangunan hijau," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, Sabtu (27/9/2025).

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa efisiensi energi merupakan langkah strategis dan hemat biaya untuk mempercepat transisi energi sekaligus mendukung target Net Zero Emission Indonesia.

"Efisiensi energi dapat berkontribusi menurunkan hingga 37 persen emisi nasional, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penghematan tagihan listrik dan penggunaan teknologi yang lebih cerdas," ujarnya.