Target Ekonomi 2027 Era Prabowo: Pertumbuhan 6,5 Persen Lewat Aturan Ekspor SDA

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional demi menjaga momentum pertumbuhan dan hilirisasi industri di tengah dinamika global. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan arah strategis tersebut melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

Dokumen KEM-PPKF 2027 ini telah disampaikan secara resmi kepada DPR RI untuk menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027. Fokus utamanya adalah mendorong laju perekonomian nasional yang lebih agresif.

“Tadi Bapak Presiden telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat, lebih tinggi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam postur awal KEM-PPKF 2027, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan menyentuh kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Dari sisi postur anggaran, pendapatan negara diproyeksikan berkisar 11,82–12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara berada di angka 13,62–14,8 persen terhadap PDB, dengan defisit dijaga pada rentang 1,8–2,4 persen.

Selain itu, laju inflasi juga ditargetkan stabil di level 1,5–3,5 persen dengan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Sementara itu, nilai tukar rupiah dipatok pada rentang Rp16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS.

Untuk mendukung target makroekonomi dan Program Kerja Prioritas Nasional, pemerintah mengambil langkah tegas di sektor tata kelola Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini diwujudkan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.

Kebijakan anyar ini bertujuan memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memaksimalkan pembiayaan pembangunan.

”Penerapan devisa hasil ekspor sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor dari sektor SDA dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tujuan utama, pertama mendorong pembiayaan pembangunan khususnya investasi dan modal kerja untuk hilirisasi sumber daya alam, kedua meningkatkan investasi dan kinerja ekspor untuk kegiatan pengusahaan pengelolaan sumber daya alam, kemudian yang ketiga untuk mendukung stabilitas makro dan pasar keuangan domestik,” jelas Menko Airlangga.

Melalui aturan yang bakal berlaku mulai 1 Juni 2026 ini, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen DHE ke Sistem Keuangan Indonesia (repatriasi) melalui Bank Himbara. Selain itu, eksportir non-migas wajib menahan (retensi) 100 persen dananya di Bank Himbara selama minimal 12 bulan, sementara untuk sektor migas retensi dipatok minimal 30 persen selama 3 bulan. Pemerintah juga memberikan insentif pajak hingga nol persen bagi dana yang ditahan tersebut.

Selain memperketat lalu lintas devisa, pemerintah juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Langkah ini sangat krusial untuk menekan kerugian negara akibat praktik pencatatan yang tidak akurat (mis-invoicing atau under-invoicing) dengan negara mitra dagang.

Sebagai langkah awal yang konkret, pengaturan ekspor untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy akan dikendalikan melalui mekanisme BUMN Ekspor, yakni lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Nantinya, kebijakan ini akan diperluas ke seluruh komoditas SDA strategis lainnya.

Menko Airlangga menegaskan, kontrol ketat terhadap DHE dan ekspor akan berujung pada kuatnya stabilitas ekonomi nasional.

”Beberapa dampak positif yang diharapkan dari pengaturan tata kelola ekspor adalah kontrol terhadap devisa hasil ekspor, sehingga cadangan devisa berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar dan juga berpengaruh terhadap transaksi berjalan di neraca pembayaran kita. Kemudian data dan nilai dari volume ekspor ini akan lebih transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar, dan menghilangkan praktek ilegal dan mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara (Pajak, Bea Keluar, PNBP SDA). Penguatan posisi tawar eksportir, ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor,” pungkas Menko Airlangga.