Aturan DHE Direvisi, Negara Mitra Dapat Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memperketat aturan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA) melalui revisi peraturan pemerintah yang baru ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, perubahan tersebut tertuang dalam revisi ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 mengenai pengelolaan devisa hasil ekspor SDA. Kebijakan ini disusun untuk memastikan kontribusi sektor ekspor sumber daya alam dapat lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

"Penerapan devisa hasil ekspor sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yaitu untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor SDA dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Airlangga di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Airlangga menjelaskan, aturan baru tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pembiayaan pembangunan, khususnya untuk investasi dan kebutuhan modal kerja sektor hilirisasi sumber daya alam. Kedua, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor sektor SDA. Ketiga, menjaga stabilitas makroekonomi serta pasar keuangan domestik.

Dalam revisi tersebut, pemerintah juga memperluas pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara untuk sektor pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), serta sektor nonmigas. Namun, kebijakan itu diprioritaskan untuk negara mitra yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan maupun kesepahaman dengan Indonesia.

"Artinya Indonesia memberikan prioritas kepada mereka yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia," katanya.

Airlangga menegaskan eksportir sektor SDA kini wajib memasukkan 100% devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi penuh dengan tingkat kepatuhan mencapai 100%.

Selain itu, eksportir diwajibkan menempatkan DHE dalam rekening khusus di sistem keuangan Indonesia dengan ketentuan retensi minimal sebesar 30% untuk sektor migas dan 100% untuk sektor nonmigas.

Dana tersebut juga wajib ditempatkan dalam jangka waktu tertentu, yakni minimal tiga bulan bagi sektor migas dan minimal 12 bulan untuk sektor nonmigas.