Airlangga Ungkap Strategi Raih Pertumbuhan Ekonomi 6,5%

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator  (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2027 yang diarahkan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Menurut Airlangga, kerangka tersebut telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR sebagai dasar penyusunan APBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8-6,5% dengan inflasi dijaga pada level 1,5-3,5%.

“Dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi,” kata Airlangga.

Pemerintah memperkirakan pendapatan negara berada di kisaran 11,82-12,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan belanja negara dipatok 13,62-14,8% terhadap PDB. Sementara itu, defisit anggaran dijaga pada level 1,8-2,4% terhadap PDB.

Airlangga menjelaskan, stabilitas harga akan dijaga melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam menjaga rantai pasok pangan.

Untuk asumsi makro lainnya, pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per USD. Adapun imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di level 6,5-7,3%.

"Ini mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap surat utang negara,” ujarnya.

Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan berada pada kisaran USD70-USD95 per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak sebesar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari.

Selain target ekonomi makro, pemerintah juga memasang sejumlah sasaran pembangunan sosial pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6-6,5%, sementara tingkat pengangguran terbuka ditekan ke kisaran 4,3-4,87%.

Rasio gini diproyeksikan berada di level 0,362-0,367, indeks modal manusia sebesar 0,575, serta peningkatan kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal hingga 40,81%.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program prioritas nasional. Fokus utamanya meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan dan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.