Perusahaan Media Sosial Milik Elon Musk Kena Denda di Uni Eropa, Nilainya Rp 2,3 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan media sosial milik Elon Musk yakni platform X dahulu bernama Twitter dedenda 120 juta euro atau setara USD 140 juta oleh regulator teknologi Uni Eropa pada Jumat, 5 Desember 2025. Denda itu setara Rp 2,3 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.668).Sanksi ini merupakan sanksi pertama berdasarkan undang-undang (UU) yang akan memicu kemarahan pemerintah AS.

Mengutip CNN, Sabtu (6/12/2025), Regulator Uni Eropa mengatakan, pelanggaran DSA mencakup desain tanda centang  biru yang menipu untuk akun terverifikasi, kurangnya transparansi repositori iklan dan kegagalan dalam memberikan akses data publik kepada peneliti.

Saingannya TikTok berhasil menghindari denda dengan memberikan konsensi.

Tindakan keras Eropa terhadap Big Tech untuk memastikan pesaing yang lebih kecil dapat bersaing dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan telah dikritik oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut menyasar perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan menyensor warga Amerika Serikat.

Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan undang-undangnya tidak menargetkan kewarganegaraan apa pun dan hanya mempertahankan standar digital dan demokrasinya, yang biasanya menjadi tolok ukur bagi seluruh dunia.

Pimpinan Teknologi Uni Eropa: Denda Bukan Sensor

Sanksi Uni Eropa terhadap X menyusul investigasi selama dua tahun berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital (DSA) blok tersebut, yang mewajibkan platform daring untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi konten ilegal dan berbahaya.

Investigasi Uni Eropa terhadap aplikasi media sosial TikTok milik ByteDance memicu tuduhan pada Mei perusahaan tersebut telah melanggar persyaratan DSA untuk menerbitkan repositori iklan yang memungkinkan peneliti dan pengguna mendeteksi iklan penipuan.

Pimpinan Teknologi Komisi Eropa, Henna Virkkunen, mengatakan, denda ringan yang dijatuhkan kepada X bersifat proporsional dan dihitung berdasarkan sifat pelanggaran, tingkat keparahannya terhadap pengguna di Uni Eropa yang terdampak, dan durasinya.

“Kami di sini bukan untuk menjatuhkan denda tertinggi. Kami di sini untuk memastikan bahwa undang-undang digital kami ditegakkan dan jika Anda mematuhi aturan kami, Anda tidak akan dikenakan denda. Sesederhana itu,” ujarnya kepada wartawan.

“Saya pikir sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa DSA tidak ada hubungannya dengan sensor,” kata Virkkunen.

Ia mengatakan keputusan mendatang terkait perusahaan yang didakwa melanggar DSA akan memakan waktu lebih singkat daripada dua tahun untuk kasus X.

“Saya sangat berharap kami akan membuat keputusan akhir lebih cepat sekarang,” ujarnya.

Meta dan TikTok didakwa melanggar kewajiban transparansi DSA pada Oktober, sementara pasar daring China, Temu, dituduh melanggar aturan untuk mencegah penjualan produk ilegal.

X tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email. Mereka memiliki waktu antara 60 hingga 90 hari kerja untuk menyusun langkah-langkah guna mematuhi DSA, dengan jangka waktu yang bergantung pada permasalahannya.

Menjelang keputusan Uni Eropa, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan tentang X, rumor beredar bahwa komisi Uni Eropa akan mendenda X ratusan juta dolar AS karena tidak melakukan penyensoran.

“Uni Eropa seharusnya mendukung kebebasan berbicara, bukan menyerang perusahaan Amerika atas masalah sampah,” ujar dia.

TikTok, yang menjanjikan perubahan pada pustaka iklannya agar lebih transparan, mendesak regulator untuk menerapkan hukum secara setara dan konsisten di semua platform.

Komisi mengatakan penyelidikan atas penyebaran konten ilegal di X dan langkah-langkah yang diambil untuk memerangi manipulasi informasi, serta penyelidikan terpisah terhadap desain, sistem algoritmik, dan kewajiban TikTok untuk melindungi anak-anak, masih terus berlanjut. Denda DSA dapat mencapai 6% dari pendapatan global tahunan perusahaan.