Pahami Mutasi Kendaraan ke Jakarta dan Nikmati Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Mutasi kendaraan menjadi proses penting bagi pemilik kendaraan yang ingin memindahkan domisili kendaraannya dari satu daerah ke daerah lain, termasuk ke DKI Jakarta ataupun sebaliknya. Prosedur ini memastikan bahwa data administrasi kendaraan sesuai dengan alamat pemilik yang terbaru sehingga memudahkan pengelolaan pajak dan legalitas kendaraan.

Apa Itu Mutasi Kendaraan?

Mutasi kendaraan adalah proses transfer data dan berkas administrasi kendaraan dari wilayah asal ke wilayah tujuan. Misalnya, kendaraan yang semula terdaftar di Jawa Barat dan kemudian dipindahkan ke Jakarta akan tercatat sebagai objek pajak di wilayah DKI Jakarta.

Persyaratan Dokumen Mutasi

Untuk mengajukan mutasi kendaraan, pemilik wajib menyiapkan dokumen berikut:

• STNK asli dan fotokopi
• BPKB asli dan fotokopi
• KTP sesuai domisili baru
• Surat fiskal dari daerah asal
• Formulir permohonan mutasi keluar/masuk

Kelengkapan dokumen menjadi faktor utama agar proses mutasi berjalan lancar.

Tahapan Mutasi Keluar dari Daerah Asal

Bagi kendaraan yang berasal dari luar DKI Jakarta, proses mutasi keluar harus dilakukan terlebih dahulu di Samsat daerah asal:

1. Datang ke kantor Samsat tempat kendaraan terdaftar.
2. Melakukan cek fisik kendaraan.
3. Menyerahkan dokumen lengkap untuk memperoleh berkas mutasi.
4. Membayar biaya PNBP sesuai ketentuan.
5. Menerima berkas mutasi keluar, termasuk surat fiskal, yang akan dibawa ke DKI Jakarta.

Setelah berkas mutasi keluar diterbitkan, pemilik dapat melanjutkan proses mutasi masuk di Jakarta dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengunjungi Samsat sesuai domisili pemilik.
2. Menyerahkan berkas mutasi keluar beserta dokumen administrasi kendaraan.
3. Melakukan cek fisik ulang jika diperlukan.
4. Memproses penerbitan STNK baru dan pelat nomor Jakarta (TNKB).
5. Melunasi biaya administrasi sesuai peraturan.

Manfaat Melakukan Mutasi Kendaraan

Mutasi kendaraan memberikan sejumlah keuntungan bagi pemilik, antara lain:

• Data kendaraan tercatat sesuai domisili terbaru
• Mempermudah pembayaran pajak di wilayah tempat tinggal
• Menjamin ketertiban administrasi kendaraan

Fasilitas Pembebasan Sanksi PKB dan BBNKB

Sebagai dukungan bagi masyarakat yang sedang menata ulang administrasi kendaraannya, termasuk yang mengurus mutasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan fasilitas pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025. Melalui fasilitas ini, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak, sementara sanksi keterlambatan akan dihapus secara otomatis oleh sistem, tanpa perlu mengajukan permohonan.

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025, sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa beban tambahan. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan berpihak kepada warga.

Dengan memahami prosedur mutasi dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, proses pemindahan domisili kendaraan dapat dijalankan secara lebih efisien dan bebas hambatan.

(*)