Koperasi Hijau Jadi Kunci Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Rumah Energi merilis rekomendasi Koperasi Hijau dalam Membangun Ekosistem Energi Terbarukan sebagai Strategi Mitigasi Krisis Iklim. Isi dari rekomendasi ini adalah koperasi memiliki peran dan keterlibatan dalam memastikan kebijakan transisi energi lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop, Henra Saragih menjelaskan, koperasi memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi nasional.

“Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah pertumbuhan ekonomi khususnya di desa. KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) diharapkan menjadi suatu gerakan tak hanya program. Namun, kendala saat ini adalah ada sekitar 6.000 desa belum mendapatkan akses listrik.

"Transisi energi tak boleh meninggalkan desa dan hanya menguntungkan kota. Koperasi dapat menjadi aktor kunci dalam transisi energi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Selama satu tahun terakhir, Rumah Energi melalui Green Cooperative Policy Readiness Project telah melakukan analisis mendalam terkait potensi koperasi hijau, termasuk survei, pelatihan, dan pengembangan modul yang kini diintegrasikan ke LMS Kementerian Koperasi.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang, menegaskan bahwa koperasi memiliki keunikan sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang mampu memastikan akses dan kepemilikan energi bersih secara merata.

“Koperasi bisa menjadi kendaraan ideal yang dapat diutilisasi untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Lewat GERCEP, Rumah Energi sudah mendampingi koperasi dalam mengintegrasikan prinsip ESG,” jelasnya.

Rekomendasi kebijakan disusun melalui FGD, analisis baseline, serta peta jalan implementasi koperasi hijau di Indonesia. Salah satu poin penting ialah pentingnya konsolidasi kebijakan antar kementerian tanpa perlu perubahan undang-undang.

Kemenkop perlu melakukan tagging koperasi hijau, Kemendes memasukkan variabel ini dalam Indeks Desa Membangun, dan Kemenkeu mengintegrasikannya dalam skema fiskal seperti IRID dan EFT.

Dengan langkah ini, koperasi hijau dapat terpetakan jelas dalam perencanaan dan anggaran pusat–daerah sehingga mudah diprioritaskan dalam program transisi energi.

Dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor krusial agar koperasi hijau mampu mengembangkan portofolio energi terbarukan. Rumah Energi mendorong kolaborasi antara BRI, PNM, LPDB, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Kemenko Perekonomian untuk memperkuat akses pembiayaan koperasi.

Opsi seperti KUR hijau dinilai dapat memperluas pendampingan bisnis, manajemen risiko, hingga proyeksi arus kas koperasi.

Saat ini, baru 152 dari 127.846 koperasi aktif yang telah bermitra dalam program energi terbarukan. Meski begitu, koperasi pionir berhasil menyalurkan pembiayaan untuk biogas, mikrohidro, hingga panel surya bagi anggotanya.

Harmonisasi regulasi antar lembaga juga menjadi tantangan besar. Banyak kebijakan nasional terkait energi terbarukan dan koperasi yang masih berjalan sendiri-sendiri.