Ketua LPS Soal Kkrisis Moneter: Kecil Kemungkinannya akan Kecolongan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin nahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti yang terjadi pada 1997-1998. Untuk diketahui, krisis moneter yang terjadi pada 27 tahun lalu memporak-porandakan ekonomi nasional khususnya industri keuangan.

Purbaya menjelaskan, Indonesia aman dari krisis moneter karena LPS, yang tergabung ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal memanfaatkan semua instrumen yang dipunyai, termasuk sistem peringatan dini (early warning system) guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya krisis moneter.

"LPS mengembangkan early warning system yang melihat ekonomi kita dari waktu ke waktu dengan detail, termasuk kondisi perbankannya. Jadi saya kira kecil kemungkinannya akan kecolongan," kata Purbaya dikutip dari Antara, Sabtu (31/5/2025).

Selain itu, KSSK rutin menggelar rapat berkala untuk membahas kondisi moneter, proyeksi, hingga strategi pemerintah.

"Karena kami akan memanfaatkan semua instrumen yang ada di LPS untuk mencegah itu terjadi, termasuk early intervention, termasuk juga melaporkan ke rapat KSSK, apa yang harus kita lakukan kalau memang ancaman itu ada," ujarnya.

KSSK merupakan lembaga koordinasi antar-otoritas di sektor keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Komite ini beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta LPS. KSSK bertugas mencegah dan menangani krisis sistem keuangan, agar stabilitas sistem keuangan terjaga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap sederet krisis yang telah dilalui oleh Indonesia. Mulai dari krisis moneter di 1998 hingga krisis akibat pandemi Covid-19.

Mulanya, krisis pada masa reformasi 1998 dipicu oleh krisis keuangan pada 1997-1998. Menurutnya, krisis ini memberikan dampak yang cukup buruk bagi Indonesia.

“Kita telah menjalani proses reformasi yang sangat panjang. Sebenarnya reformasi ini dipicu oleh krisis keuangan tahun 1997-1998 yang sangat merugikan Indonesia,” ungkap dia dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2023, di St Regis, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Dia mengisahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tajam hingga 13 persen. Namun, pemulihannya belum bisa berjalan cepat. Meski begitu, ini juga jadi titik balik sektor keuangan dengan adanya reformasi yang dilakukan.

“Kita melakukan reformasi perbankan, bank sentral, OJK telah dibentuk. Kami juga memiliki reformasi investasi. Kami juga mempunyai instrumen utang yang baru kami buat, karena tiba-tiba pada saat itu karena biaya dana talangan (bailout) sistem perbankan,” tuturnya.

Pada posisi ini, Kementerian Keuangan yang biasanya melakukan pinjaman bilateral dan multilateral, jadi bisa memiliki obligasi. Menurutnya, ini jadi momen yang tak bisa dilupakan.

"Salah satu orang yang bertanggung jawab mengelola utang dan dia berkata bahwa kami tidak pernah memiliki pengalaman ini,” ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan proses reformasi keuangan ini jadi cikal bakal Undang-Undang Perbendahataan dan Undang-undang Keuangan Negara yang baru.

"Bisa dibayangkan perjalanan tahun 1997-1998 yang banyak reformasinya dimulai pada awal tahun 2000 hingga saat ini, 23 tahun perjalanan Indonesia dalam reformasi tersebut," bebernya.

Meski sudah ada reformasi, Sri Mulyani kembali dikagetkan dengan krisis 2008. Ini jadi salah satu ajang pengujian apakah Indonesia sudah belajar dari krisis sebelumnya.

Lebih 10 tahun berselang, Indonesia diuji kembali oleh hadirnya pandemi Covid-19. Meski dari sisi kesehatan, namun anggaran dan keuangan negara pun ikut terdampak besar.

"Kita mengalami guncangan besar lainnya, yaitu pandemi yang baru saja menghancurkan seluruh dunia, seperti halnya keuangan global dan Indonesia yang terus bertahan," pungkas Sri Mulyani.