Kemenkeu Tambah Anggaran Rp 100 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditambah jika target penerima tercapai. Ditargetkan penerima mencapai 82,9 juta pada kuartal IV 2025.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (24/5/2025).

Ia mengatakan, Kementerian Keuangan telah menyediakan anggaran tambahan untuk program Makan Bergizi Gratis (Program MBG), tetapi penyalurannya bergantung pada perkembangan pelaksanaan program itu.

“Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun, jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV-2025,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.

Program MBG tercatat menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum. Penyaluran itu menggunakan dana APBN senilai Rp3 triliun hingga 21 Mei 2025.

Realisasi jumlah penerima maupun penggunaan anggaran itu masih jauh dari target alokasi yang ditetapkan pada APBN 2025.

Sebagai catatan, anggaran program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

Akan tetapi, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

Untuk kebutuhan ini, pemerintah berencana menambah anggaran untuk MBG sebanyak Rp100 triliun, sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat (9/5).

Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan Hindayana.

Dalam kesempatan terpisah, Dadan menjelaskan terkait serapan program, di mana penerima manfaat direncanakan sebanyak 3 juta pada tiga bulan pertama, kemudian meningkat mulai Mei, Juni, Juli menjadi 6 juta.

“Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengundang Jepang untuk bisa menanamkan investasi ke Indonesia. Termasuk mengusulkan untuk membangun ekosistem pangan di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Arief usai bertemu dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Eto Taku. Dia bilang, sektor pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup potensial.

Beberapa bahan yang dibutuhkan yakni komoditas buah-buahan, ikan, dan daging yang selama ini menjadi menu andalan MBG.

“Tadi kami sampaikan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia hari ini adalah mengundang investor untuk memenuhi kebutuhan kita yang cukup besar. Dan bila ada kesempatan (investasi) ini akan sangat baik, sehingga kebijakannya adalah membangun ekosistem yang bukan hanya ekspor saja, tapi bisa mensejahterakan petani-petani kita,” ungkap Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, dikutip Rabu (30/4/2025).

Arief mengatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan. Diantaranya swasembada pangan, di mana semua produksi yang dilakukan harus dilakukan di Indonesia.

“Dengan begitu, semua akses bisa dilakukan dengan mudah di Indonesia, kan swasembada itu artinya produksinya dilakukan di Indonesia,” katanya.

Mengenai peluang investasi, Arief mengatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, di mana angkanya mencapai 280 juta jiwa. Angka tersebut bahkan bisa bertambah hingga 300 juta lebih, seiring angka pencatatan penduduk dari tahun ke tahun.

“Jadi ini potensi kepadatannya sangat tinggi sekali, sehingga eksistensi seperti ekspor produk pangan kita bisa dengan mudah masuk ke Jepang. Artinya karantina di sana bisa menerima produk yang kita produksi sendiri,” ucapnya.

Meski demikian, Arief mengakui bahwa ekspor produk pangan ke Jepang bukanlah hal yang mudah mengingat Negeri Sakura tersebut memiliki regulasi dan standar yang tinggi.

“Tapi saya sampaikan ke mereka, silahkan dibicarakan bahwa di Indonesia juga ada regulasi dalam membangun investasi. Misalnya perusahaan investasi bisa melakukan ekspor sapi untuk diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.