Gaji Pekerja di Bawah Rp 3,5 Juta Bakal Dapat Bantuan Subsidi Upah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memberikan stimulus berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau upah minimum provinsi (UMP), serta guru honorer. Pemberian BSU dan 5 paket insentif lainnya akan dimulai per Juni 2025. 

Bantuan Subsidi Upah ini merupakan bantuan dari pemerintah kepada sekelompok masyarakat, seperti bantuan uang tunai Rp 600.000 per orang kepada pekerja di masa pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional. Terutama selama periode libur sekolah pada Juni-Juli 2025.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Sabtu (24/5/2025).

Selain BSU, pemerintah memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

Total, ada enam stimulus yang kini tengah difinalisasi. Rencananya, itu semua akan diluncurkan pada 5 Juni 2025 untuk mampu mendongkrak konsumsi masyarakat.

Stimulasi Kuartal II Krusial

Menko Airlangga menekankan, pemberian stimulus di kuartal kedua menjadi krusial. Mengingat telah lewatnya hari besar seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. 

Stimulus tersebut disiapkan agar pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua dapat tetap berada di kisaran 5 persen. Masa libur sekolah yang diikuti dengan pemberian gaji ke-13 akan menjadi momentum penting untuk mendorong daya beli masyarakat.

"Pemerintah telah menyiapkan 6 Paket Stimulus berbasis konsumsi domestik, dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial," paparnya. 

Adapun empat stimulus lainnya, yakni berupa diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah. Kemudian, pemerintah akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.

Lalu, pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. 

Selain itu, pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Juni-Juli 2025.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk mengurangi dampak dari perang tarif yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pembahasan terkait stimulus ekonomi dalam paket ekonomi untuk dunia usaha terus dilakukan.

Beberapa aspek yang menjadi fokus utama adalah perizinan impor, pengaturan kuota, sektor keuangan, hingga koordinasi dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

"Terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan import, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia - AS, secara virtual, Jumat (18/4/2025).

Adapun Airlangga menyebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masalah tarif yang tidak seimbang, di mana Indonesia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan negara pesaing, termasuk di kawasan ASEAN.

"Kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi," ujarnya.

RI Berharap Tarif Impor dikenakan Adil

Oleh karena itu, Indonesia berharap agar tarif yang dikenakan dapat lebih adil dan tidak membebani dunia usaha domestik. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mendesak agar sektor perdagangan, investasi, energi, mineral penting, keuangan, hingga sektor pertahanan dan pendidikan mendapat perhatian lebih dalam hubungan dengan Amerika Serikat.

"Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi dan kerjasama mineral penting dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan," ujarnya.