Indonesia Beli Lahan di Mekkah, Arab Saudi Ubah Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pemerintah Arab Saudi akan meengubah aturan soal kepemilikan lahan di Makkah. Menyusul rencana pemerintah Indonesia untuk membeli lahan untuk pembangunan kampung haji.

Rosan menyebut, ini jadi perubahan aturan perdana yang membolehkan pihak asing untuk memiliki lahan di Mekkah. Soal kampung haji, Indonesia pun diminta menyetorkan desain dan rencananya.

"Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Makkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik, untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung kemarin oleh pemerintah Arab Saudi," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (31/7/2025).

"Dan undang-undang ini kita tetap harus melalui proses-prosesnya. Kita juga diminta untuk melakukan pengajuan dari segi infrastrukturnya, nanti desainnya yang harus kita masukkan di dalam bulan Oktober ini," ia menambahkan.

Sebelum ada transaksi pembelian lahan, Rosan menyebut masih menunggu revisi aturan dari pemerintah Arab Saudi. Targetnya, aturan baru bida berlaku efektif pada Januari 2026.

"Jadi saya dikasih tau undang-undang yang sudah mulai dirubah akan berlaku efektif bulan Januari. Efektif bulan Januari bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah. Nah jadi saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi," beber dia.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap rencana pembelian tanah di kawasan Makkah. Ini jadi bagian dari rencana pembangunan kampung haji Indonesia.

Hal ini pun telah dilaporkan Rosan ke Presiden Prabowo Subianto. Lokasi tanah yang akan dibeli pun berada di kawasan Mekkah dan dekat dengan Masjidil Haram.

"Termasuk yang saya laporkan adalah proses dari untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu memulai proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Makkah," ucap Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (31/7/2025).

Dia menuturkan, ada sekitar 8 plot lahan yang ditawarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jarak dari lahan ke Masjidil Haram pun dikatakannya beragam, ada yang sangat dekat hingga berjarak tak terlalu jauh.

"Ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilometer, ada yang 2 kilometer, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS," katanya.

Luas lahannya pun beragam, mulai dari 16 hektare, 25 hektare, hingga 80 hektare. Sebagian lahan pun masih ditempati penduduk Arab Saudi, tapi nanti akan ada kompensasi dari pemerintah setempat.

"Mereka kasih ada 8 plot ya. Tapi tanahnya ini ada yang flat, ada yang berbukit, tapi kan ada penduduknya juga. Masih ada beberapa penduduknya juga. Nah, untuk penduduknya ini kita akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi," tutur Rosan.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkap rencana pemerintah membeli lahan di Makkah untuk pembangunan kampung haji Indonesia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan terlibat langsung pada proses ini.

Rosan mengatakan, skema pembeliannya lahan untuk kampung haji itu masih dibahas. Termasuk keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penbelian dan pengelolaannya atau murni pemerintah. Dipastikan Rosan, Danantara akan memimpin prosesnya.

"Karena ini bisa bersifat komersial juga nanti ini bisa kita lihat kombinasi ini. Tetapi kita Danantara yang akan me-lead ini karena akan dibangun juga daerahnya, komersial area-nya," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (31/7/2025).