DPR dan Pemerintah Sepakat Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,2-5,6%

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR RI bersama pemerintah sepakat menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 dalam rentang 5,2-5,6%. Target itu tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.

Kesepakatan ini ditetapkan dalam rapat kerja (raker) antara Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Senin (7/7/2025).

"Dengan persetujuan dari pihak pemerintah, maka semua kesimpulan Panja, yaitu Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit, disetujui," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun. 

Selain pertumbuhan ekonomi 2026, sejumlah asumsi makro dalam KEM-PPKF 2026 pun turut disepakati. Antara lain, inflasi 2026 secara tahunan (year on year/YoY) sebesar 1,5-3,5%. 

Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada rentang Rp 16.500-16.900 per USD 1. "Meskipun tidak ada tim panja soal ini, tapi di rapat internal, kita sepakat sesuai dengan di KEM-PPKF," imbuh Misbakhun. 

Lalu, tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun dalam persentase 6,6-7,2%. "Dalam rapat internal Komisi XI, Komisi XI menyepakati hal yang sama dengan KEM-PPKF," ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendorong stimulus ekonomi.

Pernyataan ini disampaikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada kuartal I 2025, yang dinilai perlu dioptimalkan melalui koordinasi kebijakan yang lebih solid.

Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan memerlukan langkah-langkah antisipatif.

Kunci Kebijakan Moneter dan Stabilitas Keuangan

"Koordinasi antara BI, OJK, dan Kemenkeu menjadi kunci untuk memastikan kebijakan moneter, stabilitas sektor keuangan, dan stimulus fiskal berjalan selaras guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya pada kesempatan terpisah. 

Misbakhun menekankan perlunya kebijakan moneter serta fiskal yang akseleratif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan inflasi yang stabil untuk mendongkrak produktivitas ekonomi.

Ia juga mendorong peningkatan peran OJK dalam memperkuat ketahanan sektor perbankan dan non-bank, serta optimalisasi instrumen fiskal oleh Kemenkeu untuk mendukung daya beli masyarakat dan investasi.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI resmi menyetujui asumsi makro ekonomi Indonesia untuk semester II tahun 2025. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Kamis (3/7/2025).

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto menuturkan, keputusan ini mempertimbangkan realisasi semester I serta dinamika perekonomian global dan domestik.

"Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, prognosis asumsi dasar ekonomi makro Indonesia disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif," kata Wihadi.

Dalam asumsi yang telah disepakati, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 4,7 persen hingga 5 persen pada semester II. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding target APBN 2025 sebesar 5,2 persen, dan realisasi semester I yang tercatat 4,87 persen year-on-year.

Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali. Proyeksi semester II berada di rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen, masih dalam target APBN sebesar 2,5 persen. Realisasi semester I sendiri berada pada level yang lebih rendah, yakni 1,6 persen.

Adapun nilai tukar rupiah diproyeksi berada dalam kisaran Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS. Ini mencerminkan kewaspadaan terhadap gejolak eksternal yang masih tinggi, setelah semester I mencatatkan rata-rata nilai tukar sebesar Rp16.429 per dolar AS.

Dalam komponen energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami penyesuaian cukup lebar. Proyeksi harga minyak untuk semester II-2025 berada di kisaran USD66 hingga USD94 per barel, dengan outlook jangka menengah di USD68 hingga USD82 per barel.

Angka ini merefleksikan fluktuasi tajam yang terjadi akibat ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik di wilayah tersebut telah memicu ketidakpastian harga komoditas energi di pasar global, termasuk minyak mentah.

Dari sisi produksi, lifting minyak bumi ditetapkan pada kisaran 593 hingga 597 ribu barel per hari. Meski lebih rendah dari target APBN sebesar 605 ribu barel per hari, outlook ini dinilai realistis mengikuti tren realisasi semester I yang hanya mencapai 567,9 ribu barel.

Sementara itu, lifting gas bumi dipatok di kisaran 976 hingga 980 ribu barel setara minyak per hari. Ini sedikit menurun dari asumsi APBN sebesar 1.005 ribu barel, seiring realisasi semester I yang mencapai 987,5 ribu barel.

Keseluruhan proyeksi makro ekonomi Indonesia untuk semester II-2025 disusun dalam konteks global yang masih penuh gejolak. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa dinamika global seperti perang dagang, disrupsi rantai pasok, hingga arus modal yang tidak stabil, berpotensi menekan perekonomian domestik.

Terlebih lagi, konflik geopolitik yang terus bereskalasi di Timur Tengah memberikan dampak lanjutan pada harga energi dan sentimen investor internasional. Hal ini juga memengaruhi fluktuasi nilai tukar dan aliran investasi asing ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Meski demikian, Pemerintah tetap menjaga ketahanan ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih solid, stabilitas sasaran inflasi, dan posisi cadangan devisa yang masih tinggi," pungkasnya.