Coretax Sempat Lemot, Dirjen Pajak Sebut Kini Bisa Diakses Hanya 0,001 Detik

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) menyampaikan sudah ada hasil dari perbaikan sistem administrasi perpajakan baru yakni Coretax System, salah satunya waktu akses aplikasi sistem Coretax.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Suryo Utomo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI dikutip Sabtu (10/5/2025).

Suryo mengaku memang ada isu kendala saat login akses sistem. Sempat memerlukan waktu 4,1 detik untuk mengakses login sistem coretax, dan dirasa lama. Suryo menuturkan, hal itu sudah diperbaiki kini hanya membutuhkan waktu 0,001 detik.

"Kadang suka time out, ada beberapa isu kegagalan membuat kata sandi, email ponsel belum ter-record di data base kami, cara login perlu disampaikan ke publik. Sosialisasi bagaimana cara yang dilakukan. Alhamdulilah 4,1 detik login ke sistem baru,kini alhamdullilah 0,001 detik cukup cepat walaupun meski 0,001, 11 milisecond,” kata dia, dikutip Sabtu, (10/5/2025).

Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menyampaikan pihaknya juga sudah memperbaiki perubahan data dalam coretax. Ia mengatakan, sejumlah wajib pajak sebelumnya untuk memperbaharui data dan informasi yang diperlukan untuk transaksi menghadapi bugs dan error. Ia mengatakan, saat dilaporkan 10 Februari 2025 ketika rapat kerja dengan komisi XI dilaporkan ada 397 kasus eror terkait perubahan data. Jumlah kasus itu telah berkurang hingga menjadi 18 kasus.

"Terkait perubahan data sampai kemarin cek kembali tanggal 1 sampai tanggal 6 jadi sekitar seminggu tinggal 18 kasus, jadi 18 kasus itu pun sifatnya perlu guidance, secara sistem sudah kami lakukan perbaikan, namun demikian penggunaan perlu guidanance dari teman-teman di lapangan, supaya wajib pajak gunakan sebaiknya,” ujar dia.

Selain itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menyampaikan mengenai perbaikan terkait kode otorisasi. Hal ini karena ditemui banyak kasus karena otorisasi tidak terbit sehingga faktur pajak tidak dapat ditandatangani secara elektronik.

"Jadi case sampai tanggal 10 Februari RDP kami lakukan ada 1.000 kasus terjadi, coba lihat setelah fixing bug vendor terkait pemprosesan,alhamdulilah dari tanggal 1 hingga 6 Mei terlaporkan hanya 3 kasus terjadinya isu terkait dengan dengan akuisisi kode otoritasi dengan sistem kami,” ujar Suryo.

Suryo juga mengungkapkan, OTP sistem juga diperkuat dengan memakai one time password agar aman dan menjauhi intruder. Suryo menuturkan, hal itu telah dilakukan perbaikan dan wajib pajak mengamankan data dalam waktu singkat dan dapat pakai OTP sebaik-baiknya.

 “SLA (service level agreement-red) 5 menit, namun demikian kejadian 10 Februari 205 masih sering terjadi di atas 5 menit. Time out wajib pajak tak bisa lakukan akses. Lakukan perbaikan sudah selesai, “ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan peningkatan rasio pajak nasional. Hal ini disampaikannya dalam acara Seminar PEFINDO dan S&P Global Ratings, Rabu (7/5/2025).

Suahasil menuturkan, Pemerintah memberi perhatian serius pada sisi penerimaan negara. Mobilisasi pendapatan menjadi agenda utama, dengan penekanan pada reformasi perpajakan melalui Coretax.

“Prioritas kita dalam anggaran adalah tentang mobilisasi pendapatan. Itu masih dalam agenda kita, dan kita harus meningkatkan rasio pajak kita. Niat untuk meningkatkan rasio pajak selalu ada. Kita melaksanakan reformasi pajak, yaitu coretax,” ujar Suahasil.

Suahasil menambahkan, pembahasan tentang Coretax, sudah berbeda dibandingkan Januari 2025. Menurut dia, Coretax dijalankan secara bertahap dan sistem Coretax sudah lebih stabil dibandingkan sejak awal 2025.

Terkait realisasi belanja, Suahasil menyebutkan meski realisasi belanja sempat melambat pada awal tahun karena proses penyesuaian, belanja kementerian mulai menunjukkan tren peningkatan pada Maret.

Suahasil menyebutkan, penghematan bukan berarti pemotongan program, melainkan optimalisasi belanja agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Renovasi sekolah dan peningkatan pelayanan kesehatan tetap berjalan sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi yang inklusif.

"Saya senang untuk menyampaikan bahwa pada bulan Maret, belanja kementerian sudah meningkat dan itu sebenarnya membantu belanja pemerintah di kuartal pertama,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Suahasil menegaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi gejolak ekonomi global, termasuk kebijakan tarif impor yang digulirkan kembali oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Suahasil menyoroti pentingnya pendekatan diplomatik dan reformasi struktural sebagai tameng utama dalam menghadapi tekanan eksternal.

“Kita tidak berpikir tentang pembalasan, kita berpikir tentang bagaimana kita dapat menghubungkan situasi global ini dan memperkenalkannya dalam reformasi struktural kita,” ujar Suahasil.

Pernyataan ini merespons wacana kebijakan perdagangan proteksionis yang kembali mencuat di Amerika Serikat, terutama terkait potensi kenaikan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang.