Liputan6.com, Jakarta Badan Gizi Nasional (BGN) meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025 ini. Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ini akan menelan dana sekitar Rp 6 triliun dari kas negara.
Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan pelaksanaan pembangunan ini dimulai lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional. Nantinya, Kementerian PU akan menjadi pelaksana pembangunan dapur MBG.
"Kita hanya membantu Badan Gizi Nasional kali ini agar prosesnya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Sehingga sebelum akhir 2025, sudah paling bisa ribuan yang kita bangun, dapur-dapur seluruh Indonesia dengan menggunakan APBN," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Dia mengatakan tantangan dalam pembangunan SPPG itu adalah kesiapan lahan. Adapun, syaratnya SPPG yang menggunakan APBN ini harus dibangun di lahan milik pemerintah daerah.
"Jadi, kita maksimalkan dulu dengan target yang ada, karena yang masalah utama kan kesiapan lahan, itu lahannya harus lahan pemda, bukan lahan perorangan," ujarnya.
Adapun, sumber dananya akan menggunakan anggaran dari BGN. "Anggaran dari BGN, tapi nanti akan ada proses, anggarannya BGN nanti dilimpahkan ke PU, baru PU bisa bekerja," ucap Dody.
Ada Anggaran Rp 6 Triliun
Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan ada anggaran Rp 6 triliun untuk membangun 1.542 dapur MBG. Dana itu baru cukup untuk membangun gedung, belum termasuk alat.
"Untuk pembangunan SPPG sebanyak 1.542 itu totalnya Rp 6 triliun untuk gedungnya saja," katanya.
Adapun, targetnya pembangunan SPPG rampung pada Oktober-November 2025 ini. Sehingga target penerima MBG sebanyak 82,9 juta orang bisa tercapai di akhir tahun ini. "Sehingga pada bulan November akhir atau awal Desember seluruh target penerima manfaat 82,9 juta sudah beri kita layanan. Itulah target yang diberikan oleh Pak Presiden," ungkapnya.
Sempat Terkendala Aturan
Dadan menjelaskan, awalnya target 1.542 dapur MBG itu selesai pada Agustus 2025 ini. Namun, ada kendala aturan sehingga pembangunan dengan dana APBN belum bisa dilaksanakan.
"Jumlah totalnya 1.542 yang awalnya kami targetkan Agustus selesai, tapi karena berbagai hal terutama terkait dengan peraturan, kemudian hal-hal terkait dengan pinjam-pakai lahan dan sebagainya, sehingga sampai Agustus ini belum ada satupun yang bisa dibangun," ujar Dadan.
"Oleh sebab itu kami memohon bantuan dari (Kementerian) Pekerjaan Umum agar anggaran itu bisa kita implementasikan, bisa kita serap," sambungnya.
Dapur MBG dari CSR BUMN
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dananya akan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN Karya.
Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. MoU ini juga melibatkan beberapa BUMN sektor konstruksi seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
"Kita signing MoU dengan BGN dan dengan teman-teman BUMN Karya, di sini ada HK, PP, dan Adhi Karya yang berkenan menghibahkan sedikit CSR-nya untuk men-support (program) Makan Bergizi Gratis dari Pak Kepala Badan (Gizi Nasional)," ungkap Dody usai penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).