Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik Demi Kejar Target Swasembada

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, buka suara terkait kenaikan anggaran ketahanan pangan pada 2026 menjadi Rp 210,4 triliun.

Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menegaskan peningkatan anggaran ini untuk mengejar target swasembada pangan.

“Nah, kemudian anggaran 2026 memang semakin besar ya karena kita targetnya adalah memang swasembada pangan di pemerintah kita,” kata Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, dalam acara Kunjungan Kerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Kementerian Keuangan ke Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025).

Tri menyebut, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program lanjutan, termasuk pengembangan hilirisasi produk pertanian dan penguatan subsektor hortikultura. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan.

“Jadi, seluruh upaya kita lakukan dan kita kembangkan tidak hanya dari sisi pangan, tapi di Kementerian Pertanian juga punya program-program untuk hilirisasi produk-produk pertanian. Ada yang terkait dengan hortikultura dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dengan strategi penguatan dari hulu hingga hilir, pemerintah berharap ketahanan pangan nasional dapat semakin kokoh. Meski realisasi anggaran saat ini belum sepenuhnya optimal, pemerintah yakin arah kebijakan yang ditempuh pada 2026 akan menjadi fondasi kuat menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Tri mengakui bahwa tantangan terbesar sektor pangan masih berasal dari faktor alam, terutama ketidakpastian musim dan perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat perencanaan dan pelaksanaan program pertanian kerap membutuhkan penyesuaian.

Oleh karena itu, pemerintah menilai riset dan pengembangan menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan dari upaya peningkatan produksi pangan. Tanpa inovasi berbasis riset, produktivitas pertanian dinilai sulit untuk melonjak secara signifikan.

“Nah, kemudian untuk beberapa kendalanya yang tadi sudah disampaikan, diantaranya memang musuh utama kita itu sebenarnya musim. Kalau musimnya tidak bisa kita tebak, agak sulit kita menyesuaikan itu. Nah mungkin ini nyambung juga dengan riset dan pengembangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tri menjelaskan, dari total anggaran Rp 210,4 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Produksi sebesar Rp 162,4 triliun. 

Pemanfaatannya antara lain untuk Subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton senilai Rp 46,9 triliun, Lumbung pangan senilai Rp 23,7 triliun, termasuk pencetakan sawah dan optimalisasi lahan seluas 550 ribu hektare.

Selanjutnya, Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit, Pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 212 ribu hektare, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) senilai Rp 19,1 triliun.

Lalu, untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta hektare, bantuan benih dan indukan sebanyak 137,6 juta ekor, Program Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 250 kampung dengan anggaran Rp 5,5 triliun, serta pergaraman nasional seluas 1.000 hektare senilai Rp 1,2 triliun. Terakhir, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 50,7 triliun.