Top 3: Susul Jepang, QIRS Bisa Dipakai di China

Liputan6.com, Jakarta - Metode pembayaran dengan QR Indonesia Standard (QRIS) segera bisa digunakan di Jepang, China, dan Arab Saudi. Paling dekat, QRIS bisa digunakan di Jepang mulai 18 Agustus 2025 ini.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan setelah Jepang akan menyusul konektivitas pembayaran QRIS ke China. Hal itu diharapkan bisa efektif akhir tahun 2025 ini.

"InsyaaAllah tengah tahun ini QRIS kita bisa diterima di Jepang, insyaaAllah akhir tahun ini QRIS kita bisa connect dengan QR-nya China, Tiongkok," kata Perry dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2025, di JICC Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Seperti diketahui, ini merupakan perluasan akses pembayaran QRIS lintas batas. Sebelumnya, QRIS sudah bisa digunakan di Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Perry menyampaikan dalam waktu dekat pun jemaah umrah akan bisa menggunakan QRIS di Arab Saudi. Nantinya, akan disambungkan dengan kartu indentitas yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi, kartu nusuk.

"QR kita juga akan kita gunakan untuk para jemaah umrah dengan kartu Nusuk, Nusuknya tidak hanya untuk umroh, Nusuknya bisa pakai QRIS, pakai e-wallet, bisa juga beli (barang)," tuturnya.

Artikel QRIS Bisa Dipakai di Jepang pada Agustus 2025, China Akhir Tahun menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com pada Kamis, 7 Agustus 2025. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat (8/8/2025):

Metode pembayaran dengan QR Indonesia Standard (QRIS) segera bisa digunakan di Jepang, China, dan Arab Saudi. Paling dekat, QRIS bisa digunakan di Jepang mulai 18 Agustus 2025 ini.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan setelah Jepang akan menyusul konektivitas pembayaran QRIS ke China. Hal itu diharapkan bisa efektif akhir tahun 2025 ini.

"InsyaaAllah tengah tahun ini QRIS kita bisa diterima di Jepang, insyaaAllah akhir tahun ini QRIS kita bisa connect dengan QR-nya China, Tiongkok," kata Perry dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2025, di JICC Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Seperti diketahui, ini merupakan perluasan akses pembayaran QRIS lintas batas. Sebelumnya, QRIS sudah bisa digunakan di Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Perry menyampaikan dalam waktu dekat pun jemaah umrah akan bisa menggunakan QRIS di Arab Saudi. Nantinya, akan disambungkan dengan kartu indentitas yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi, kartu nusuk.

"QR kita juga akan kita gunakan untuk para jemaah umrah dengan kartu Nusuk, Nusuknya tidak hanya untuk umroh, Nusuknya bisa pakai QRIS, pakai e-wallet, bisa juga beli (barang)," tuturnya.

Berita selengkapnya baca di sini

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti, terkait rendahnya gaji guru dan dosen. Hal itu disampaikan dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB, Kamis (7/8/2025).

Bendahara negara ini mengungkapkan rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya.

Pertanyaan pun muncul, kata Sri Mulyani apakah negara harus menanggung seluruh beban anggaran untuk profesi guru dan dosen, atau adakah ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung dunia pendidikan. Kendati begitu, Sri Mulyani tak merinci bentuk partisipasi masyarakat yang ia maksud. 

Berita selengkapnya baca di sini

Ribuan buruh akan menggelar aksi protes di kantor PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Sekitar 2.000 buruh akan menuntut dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mencatat ada PHK terhadap Ketua dan Sekretaris PUK SPEE FSPMI PT. YMMA, Slamet Bambang Waluyo dan Wiwin Zaini Miftah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) FSPMI Abdul Bais menyebut, PHK itu merupakan bentuk pemberangusan serikat (union busting).

“PHK terhadap pengurus serikat tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga merupakan bentuk intimidasi terhadap seluruh anggota serikat,” ujar Abdul dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Selain menuntut pembatalan PHK dan pengembalian hak upah Slamet dan Wiwin, FSPMI juga mengecam terbitnya surat peringatan kepada anggota PUK yang aktif, serta menuntut dikembalikannya pemotongan upah yang dialami oleh para anggota serikat.

Berita selengkapnya baca di sini