Penyaluran BSU 2025 Ditarget Selesai 100% pada 6 Agustus 2025

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggenjot penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Mereka menargetkan penyaluran bisa tepat sasaran dan tuntas 100 persen.

Sejauh ini, penyaluran BSU 2025 secara nasional sudah berjalan cukup baik karena berada di atas angka 90 persen. Dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU yang digelar di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 1 Juli 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan penyaluran BSU sudah mencapai 93,7 persen hingga akhir Juli 2025.

"BSU adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada para pekerja, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 15,9 juta orang yang memenuhi kriteria, sebanyak 14,95 juta telah menerima bantuan," ujar Menaker Yassierli dalam sambutannya.

Program BSU tahun ini diluncurkan pada Juni 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun. BSU diberikan kepada pekerja sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan, yang dibayarkan sekaligus. Sumber dananya berasal sepenuhnya dari APBN, bukan dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Meskipun distribusi Bantuan Subsidi Upah telah berjalan dengan baik, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan. Salah satunya menyalurkan bantuan di daerah terpencil.

"Beberapa penerima tinggal di daerah terpencil dan belum mengambil bantuannya. Namun, berbagai upaya percepatan terus dilakukan seperti memperpanjang jam layanan dan jemput bola," kata Yassierli.

Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Abdurrahman menegaskan pihaknya siap mengemban tugas dari pemerintah untuk memenuhi target 100 persen penyaluran BSU. Dengan perpanjangan waktu lima hari yang diberikan Kemenaker, pihaknya menargetkan tuntas pada 6 Agustus 2025.

"Semua cara kita lakukan. Dari pengumuman di radio, media sosial, hingga menghubungi penerima satu per satu lewat telepon. Komitmen kami jelas: penyaluran BSU harus 100 persen," kata Plt Dirut Pos Indonesia, Endy.

Namun, Endy juga tak menampik berbagai kendala teknis yang dialami dalam melakukan penyaluran BSU, yaitu pekerja yang tinggal di wilayah terpencil, bekerja secara musiman, atau minimnya data identitas yang akurat. Namun demikian, ia memastikan bahwa tim Pos Indonesia siap menyisir hingga ke lokasi-lokasi terdalam.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri melaporkan penyaluran BSU di NTB. Sejauh ini, BSU di wilayah tersebut sudah mencapai 93,8 persen, atau 126.298 dari total 134.639 penerima. Di Kota Mataram, capaian lebih tinggi lagi, yaitu 94,3 persen.

"Kita akan tetap lakukan jemput bola, bahkan hingga ke laut bagi para nelayan, atau ke kebun bagi pekerja perkebunan. Kantorpos juga tetap buka hingga malam dan saat akhir pekan," ucap Indah.

Ia juga mengimbau kepada para pekerja yang merasa memenuhi kriteria untuk segera mengecek status penerimaan mereka melalui kanal resmi Kemenaker, Pos Indonesia, maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Perwakilan Direksi BPJS Ketenagakerjaan menambahkan bahwa keberhasilan BSU turut ditentukan oleh keakuratan data peserta yang dikirim oleh perusahaan.

"Kami mengimbau kepada perusahaan agar terus memperbarui data tenaga kerja mereka. Program BSU ini bisa jadi momentum untuk mendorong perlindungan sosial yang lebih luas," ujar perwakilan tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki cakupan peserta sebesar 39,5 juta orang dan menargetkan perluasan perlindungan secara universal.