Mengenal Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis untuk Atasi Kemiskinan Berkonsep Boarding School

Liputan6.com, Jakarta Presiden terpilih Prabowo Subianto menggagas program Sekolah Rakyat sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya. Sekolah Rakyat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh negara. Mulai dari seragam, makan, asrama, hingga peralatan sekolah, semuanya gratis.

Program ini dinaungi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan akan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan miskin ekstrem.

Pada tahun ajaran 2025/2026, pemerintah berencana mendirikan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. 100 sekolah akan didanai oleh APBN dan dukungan dari Kementerian PUPR, sementara 100 sekolah lainnya akan didukung oleh pihak swasta, Mensesneg, dan Kementerian BUMN.

Pada 14 Juli 2025, 63 lokasi Sekolah Rakyat memulai matrikulasi, diikuti oleh 37 lokasi lainnya pada akhir Juli 2025.

Sekolah Rakyat memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sekolah biasa. Pertama, pendidikan di Sekolah Rakyat sepenuhnya gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal ini mencakup biaya makan, seragam, asrama, dan peralatan sekolah. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi terhalang oleh masalah biaya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kedua, Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama (boarding school). Siswa akan tinggal di asrama yang disediakan di kompleks sekolah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan terawasi dengan baik. Selain itu, sistem asrama juga memungkinkan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak secara teratur.

Ketiga, sasaran program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk anak jalanan. Data siswa akan diambil dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTTSEN) dan diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini bertujuan untuk memastikan program ini tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

Kurikulum Sekolah Rakyat mengacu pada Kurikulum Nasional, namun juga dilengkapi dengan penguatan karakter, nilai-nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup. Sistem pembelajarannya fleksibel dan personal (individual approach), dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Siswa dapat masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing. Ijazah yang diberikan setara dengan sekolah umum.

Sekolah Rakyat juga dilengkapi dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar dan memberikan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi diri secara optimal.

Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat telah disusun secara matang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan anak-anak Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya tenaga pengajar yang kompeten dan berkomitmen.

Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah mencetak lulusan yang unggul dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Perbedaan utama Sekolah Rakyat dengan sekolah biasa terletak pada aksesibilitasnya yang sepenuhnya gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, sistem boarding school-nya, dan penekanan pada penguatan karakter dan keterampilan hidup di samping kurikulum nasional. Sekolah Rakyat juga memberikan perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, mengingat banyak dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar setiap daerah memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di enam wilayah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Barat Daya, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara finansial.

Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Pusat juga meluncurkan program Sekolah Unggulan atau Sekolah Garuda. Kedua program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat Daya. Biaya operasional untuk kedua program ini sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena dianggap sebagai program strategis nasional.

Gubernur Kambu menjelaskan fokus Sekolah Rakyat adalah menampung anak-anak yang kurang mampu. Dengan adanya Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan, diharapkan kualitas pendidikan di Papua Barat Daya dapat meningkat secara signifikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah tersebut.