Kemenkeu Usul Pagu Anggaran 2026 Sebesar Rp52 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp52,017 triliun. Angka ini mencakup anggaran tanpa Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp10,38 triliun dan anggaran non-BLU sebesar Rp41,64 triliun.

"Pagu Kementerian Keuangan diusulkan menjadi Rp52,017 triliun, kalau tanpa BLU adalah Rp41,64 triliun, dan BLU-nya sendiri adalah Rp10,38 triliun," kata Suahasil dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

Suahasil menjelaskan bahwa dalam pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp47,13 triliun, dilakukan beberapa pergeseran anggaran antarprogram. Pergeseran tersebut tidak menambah total anggaran karena hanya mengalihkan dana dari satu pos ke pos lainnya di dalam batas pagu yang ada. Hasil akhir dari pergeseran ini tetap sebesar Rp47,132 triliun.

Kementerian Keuangan kemudian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,884 triliun. Dengan tambahan ini, total usulan anggaran Kemenkeu 2026 menjadi Rp52,017 triliun.

"Atas pagu indikatif Rp47,13 triliun, kami melakukan beberapa geser-geser anggaran," ujarnya.

Tambahan ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi-fungsi strategis kementerian, termasuk kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam pemaparannya, Suahasil menyampaikan bahwa usulan anggaran ini telah dirinci secara jelas, termasuk di dalamnya alokasi untuk kebijakan fiskal sebesar Rp90 miliar.

"kami mengusulkan anggaran tambahan Rp4,884 triliun, yang ada di kolom 6 pembagiannya. Sehingga usulan pagu Kemenkeu tahun anggaran 2026 adalah di kolom 7, di mana kebijakan fiskal adalah Rp90,032,000,000," ujarnya.

Dalam usulan anggaran tersebut, pengelolaan penerimaan negara dialokasikan sebesar Rp1,99 triliun. Sementara itu, pengelolaan belanja negara ditetapkan sebesar Rp24,4 miliar, dan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta risiko mencapai Rp289,23 miliar. Dukungan manajemen sendiri mendapat alokasi sebesar Rp49,6 triliun.

Adapun total pagu yang diajukan, yakni Rp52,017 triliun. Adapun alokasi BLU Rp10,38 triliun, ini tidak mengalami perubahan, ang terdiri dari LPDP alokasi Rp3,93 triliun, disusul oleh BPDP Sawit sebesar Rp6,06 triliun.

Selain itu, terdapat beberapa BLU lain yang juga mendapat alokasi, seperti LDKPI Rp43,01 miliar, BPDLH Rp69,6 miliar, PIP Rp95,64 miliar, LMAN Rp163,47 miliar, serta PGN STAN sebesar Rp15,03 miliar.

Menurut Suahasil, alokasi ini disusun dengan mempertimbangkan efektivitas program dan kinerja masing-masing BLU. Tidak ada perubahan signifikan dalam total alokasi BLU dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan kestabilan dalam pembiayaan program-program tersebut.

Kementerian Keuangan juga membagi usulan anggarannya berdasarkan fungsi, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBN. Fungsi pelayanan umum memperoleh porsi terbesar dengan alokasi Rp47,818 triliun, mencakup lima program utama.

Fungsi ekonomi mendapatkan alokasi sebesar Rp249,25 miliar. Dana ini diarahkan pada program pengelolaan penerimaan negara dan dukungan manajemen keuangan yang dinilai strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, fungsi pendidikan yang sebagian besar mencakup program-program beasiswa dan pengembangan SDM melalui LPDP, memperoleh alokasi cukup besar yaitu Rp3,949 triliun.

"Usulan pagu BA15 Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026 adalah mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp47,132,862,219,000, usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.884.333.425.000 dan seingat totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026 adalah Rp52.017.195.644.000," pungkasnya.